HMI Medan Menolak Wacana Pilkada Lewat DPRD karena Dinilai Rawan Transaksi Politik
Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Medan secara tegas menolak wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD. Menurut HMI Medan, mekanisme tersebut berpotensi memperkuat politik transaksional dan melemahkan kedaulatan rakyat dalam sistem demokrasi.
Ketua Bidang Pembangunan Demokrasi dan Politik HMI Medan, Ilham Panggabean, menilai alasan efisiensi anggaran yang kerap disampaikan pendukung wacana tersebut tidak sebanding dengan risiko kerusakan demokrasi.
“Kami menolak wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD. Efisiensi yang kerap digaung-gaungkan tidak sebanding dengan ancaman serius terhadap kedaulatan rakyat,” kata Ilham dalam keterangan pers, Senin (19/1/2026).
Ilham menegaskan, penarikan hak rakyat untuk memilih langsung kepala daerahnya sendiri sangat berisiko terhadap keberlangsungan demokrasi di Indonesia. Ia menilai, langkah tersebut dapat menjadi kemunduran dalam praktik demokrasi yang selama ini diperjuangkan.
“Demokrasi tidak boleh direduksi hanya menjadi persoalan efisiensi anggaran. Demokrasi harus dimaknai sebagai upaya menjamin partisipasi rakyat secara bermakna,” ujarnya.
Menurut HMI Medan, pemilihan kepala daerah melalui DPRD berpotensi menggeser orientasi akuntabilitas kepala daerah, dari yang semula bertanggung jawab kepada rakyat menjadi lebih tunduk kepada elite politik dan partai-partai di parlemen daerah.
Baca juga : Kejari Dapat Apresiasi HMI Usai Tangani 15 Kasus Selama 2025
Baca Juga:
HMI Medan juga menyoroti risiko lain dari mekanisme pemilihan tidak langsung tersebut. Ilham menyebut, pemilihan melalui DPRD dapat membuka ruang lebih besar bagi praktik kompromi elite politik dan transaksi kekuasaan.
“Mekanisme seperti ini berisiko mengokohkan praktik politik transaksional hingga kompromi elite politik yang tidak selalu sejalan dengan kepentingan rakyat,” katanya.
Meski demikian, HMI Medan tidak menutup mata terhadap berbagai persoalan dalam pemilihan kepala daerah secara langsung, seperti tingginya biaya politik, potensi konflik elektoral, dan praktik politik uang.
Namun, menurut Ilham, persoalan tersebut tidak seharusnya diselesaikan dengan mencabut hak politik rakyat.
“Masalah pilkada langsung harus dijawab dengan perbaikan tata kelola pemilu, penguatan penegakan hukum, serta peningkatan pendidikan politik masyarakat. Demokrasi yang bermasalah tidak boleh diselesaikan dengan menarik kedaulatan rakyat ke tangan elite,” tuturnya.
Di akhir pernyataannya, Ilham menegaskan bahwa HMI Medan berpihak kepada rakyat dan meminta agar demokrasi di Indonesia diperkuat, bukan dilemahkan.
Menurutnya, negara memiliki kewajiban konstitusional untuk menjaga dan melindungi hak politik rakyat sebagai fondasi utama demokrasi yang adil dan berkeadaban.
Artikel Terkait
