Gubernur Sumut Tegaskan Akan Beri Sanksi ASN yang Absen Pasca Libur Lebaran
Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Bobby Nasution, menyatakan akan mempertimbangkan pemberian sanksi kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) yang absen di lingkungan Pemprov Sumut yang tidak hadir pada hari pertama kerja usai libur panjang Lebaran 2025.
Hal tersebut disampaikannya di Medan, Selasa (8/4/2025), menanggapi laporan tingkat kehadiran ASN yang mencapai 98,63 persen.
“Kita lihat dulu alasannya. Kalau memang alasannya murni karena operasional, seperti kendala perjalanan, akan kita evaluasi. Kalau memang tak beralasan, akan kita beri teguran,” ujar Bobby.
Baca Juga: Suka Makan Keju? Dokter Urologi Ingatkan Risiko Batu Ginjal dan Gejalanya
Berdasarkan data dari Badan Kepegawaian Provinsi Sumut, tercatat sekitar 1,37 persen ASN yang Absen di hari pertama kerja. Beberapa alasan yang disampaikan antara lain karena menunaikan ibadah umroh, serta keterlambatan penerbangan dari Bangkok, Thailand.
“Yang tidak hadir, satu sedang umroh, satu lagi karena pesawat delay enam jam. Harusnya sudah pulang dari Bangkok,” tambah Bobby.
Meski tingkat kehadiran ASN dinilai cukup tinggi, Bobby menegaskan bahwa disiplin dan komitmen tetap menjadi prioritas. Ia juga mengingatkan seluruh ASN bahwa tugas utama mereka adalah melayani masyarakat Sumatera Utara.
Baca Juga:
“Seragam kita bagus, tapi bukan sekadar untuk gaya. Ini adalah simbol tanggung jawab dan amanah dalam melayani masyarakat,” ujarnya.
Gubernur Bobby Nasution juga menekankan bahwa bekerja adalah ibadah, dan jika dilakukan dengan sungguh-sungguh akan mendatangkan keberkahan dan pahala.
Siap Untuk Tampil Lebih Percaya Diri? Kunjungi Website Kami dan Temukan Layanan Salon Terbaik!
“Semoga kita selalu diberikan keberkahan, semangat beramal mulia, dan pikiran yang jernih untuk membangun Sumut Berkah menuju Sumatera Utara yang unggul, maju, dan berkelanjutan,” ucapnya.
Di akhir arahannya, Bobby berpesan agar seluruh ASN di lingkungan Pemprov Sumut meningkatkan semangat kolaborasi antar-OPD dan menghapus ego sektoral yang dapat menghambat kinerja pemerintahan.
“Hilangkan ego sektoral. Jangan hanya paham pekerjaan di sektornya sendiri. Kita harus kenal dan tahu agar bisa menyelesaikan persoalan bersama,” tegasnya.
Artikel Terkait
