Gibran Dorong Hakim Ad Hoc Profesional di Kasus Andrie Yunus, Demi Jaga Kepercayaan Publik

Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka, mengusulkan pelibatan hakim ad hoc dari kalangan profesional dalam sidang kasus penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus. Langkah ini dinilai penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap proses hukum.

Dibaca Juga : Irdam I/BB Tinjau Pembangunan Pascabencana di Tapteng, Bukti Nyata Peran TNI di Tengah Masyarakat

Dalam keterangannya pada Kamis (9/4/2026), Gibran menegaskan bahwa pemerintah di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto berkomitmen memperkuat sistem peradilan agar lebih adil, transparan, dan akuntabel.

“Pelibatan kalangan profesional dengan rekam jejak dan integritas yang kuat sebagai hakim ad hoc sangat penting untuk menjaga marwah hukum dan kepercayaan publik,” ujar Gibran.

Dorong Peradilan Transparan dan Akuntabel Gibran menekankan bahwa keadilan tidak hanya harus ditegakkan, tetapi juga harus dapat dirasakan dan diyakini oleh masyarakat luas. Ia meminta agar proses hukum berjalan secara jujur, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Menurutnya, kehadiran hakim ad hoc dari kalangan independen dapat memperkuat kredibilitas pengadilan, terutama dalam kasus yang menjadi perhatian publik seperti penyiraman air keras terhadap aktivis HAM.

Kasus Sudah Dilimpahkan ke Oditurat Militer Sebelumnya, penyidik dari Pusat Polisi Militer TNI telah melimpahkan empat tersangka ke Oditurat Militer Jakarta untuk segera disidangkan.

Baca Juga:

Pengedar 35 Gram Sabu Dibekuk! Polres Labuhanbatu Ungkap Jaringan Narkoba

Keempat tersangka merupakan anggota Badan Intelijen Strategis TNI, yakni Kapten NDP, Lettu SL, Lettu BHW, dan Serda ES. Mereka dijerat Pasal 467 KUHP tentang penganiayaan berencana dengan ancaman hukuman penjara minimal empat tahun dan maksimal tujuh tahun.

Andrie Yunus Minta Diadili di Peradilan Umum Di sisi lain, Andrie Yunus telah mengajukan permohonan kepada Mahkamah Agung agar kasusnya diproses melalui peradilan umum, bukan militer.

Ia menegaskan bahwa semua pihak, baik sipil maupun militer, harus diperlakukan sama di hadapan hukum. “Saya menyampaikan mosi tidak percaya jika proses hukum dilakukan melalui peradilan militer,” tulis Andrie.

Menurutnya, peradilan militer selama ini kerap dianggap tidak transparan dan berpotensi menimbulkan impunitas dalam kasus pelanggaran HAM.

Sorotan pada Prinsip Kesetaraan Hukum Andrie juga menekankan pentingnya prinsip equality before the law atau kesetaraan di hadapan hukum sebagaimana diatur dalam konstitusi Indonesia.

Ia menilai, jika kasus tersebut tidak diadili di peradilan umum, maka hal itu dapat menjadi pelanggaran serius terhadap prinsip keadilan.

Dibaca Juga : PT Key Key Tegas Bantah Isu Premanisme dalam Proyek Kota Mandiri Bekala Pancur Batu

Kasus penyiraman air keras ini kini menjadi perhatian publik, sekaligus ujian bagi sistem peradilan Indonesia dalam menegakkan hukum secara adil dan transparan.