Gelombang PHK di Simalungun Berlanjut: Puluhan Pekerja Kehilangan Pekerjaan di 2025
Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kabupaten Simalungun mencatat pada tahun 2025, yang terhitung Januari hingga Juli terdapat belasan pekerja mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).
Dibaca Juga : Hadiah Istimewa dari Bobby Nasution, UMKM Dapat Cicilan Kredit Gratis Setahun!
“Jumlah PHK tahun 2025 ini, sebanyak 11 orang. Dan di tahun 2024 sebanyak 266 orang pekerja,” ujar Kepala Dinas Ketenagakerjaan Simalungun, Riando Purba, Jumat (25/7/2025).
Dari jumlah PHK yang ada dan terdata di Disnaker Simalungun yakni sektor pekerja perdagangan dan jasa, keuangan, pertanian /perikanan, pendidikan, dan aneka sektor industri.
“Adapun alasan PHK disebabkan banyak faktor. Seperti, perusahaan yang tutup dan adanya pelanggaran aturan oleh Tenaga Kerja (TK),” katanya.
Meski begitu, kata Riando, pihaknya terus berupaya hingga tidak terjadi lagi PHK di Kabupaten Simalungun. Sehingga pihaknya melakukan pembinaan, pengembangan dan penyelesaian masalah terhadap pekerja.
”Untuk saat ini program pelatihan diprioritaskan untuk angkatan kerja yang ada. Saat ini Disnaker Simalungun telah melakukan koordinasi dengan BBPVP Medan dan UPT BLK Provinsi di Rambung Merah berkaitan program pelatihan yang tersedia,” ucapnya.
Baca Juga:
Dibaca Juga : Garuda Muda Terbang ke Final! Tundukkan Thailand U-23 Lewat Adu Penalti Dramatis
Riando juga berharap pada momen Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (P-APBD) dapat dialokasikan penambahan anggaran untuk program-program pelatihan yang dapat dilaksanakan pada tahun ini. Kondisi ini menjadi alarm bagi pemerintah dan pemangku kepentingan untuk segera mengambil langkah konkrit. Selain upaya jangka pendek seperti pelatihan kerja dan bantuan sosial, juga dibutuhkan strategi jangka panjang berupa penguatan ekonomi lokal, diversifikasi industri, dan penguatan perlindungan tenaga kerja.Jika tidak ditangani secara cepat dan tepat, gelombang PHK yang terus berlanjut dikhawatirkan akan memperburuk ketimpangan sosial dan menambah beban masyarakat di tengah pemulihan ekonomi pascapandemi.
Artikel Terkait
