Fraksi Nasdem DPRD Simalungun Efisiensi Pajak Daerah Kunci Keseimbangan APBD
Rapat Paripurna pendapat akhir fraksi terhadap Ranperda Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun Anggaran 2025 digelar di Gedung DPRD Simalungun, Kamis (18/9/2025). Fraksi Partai Nasdem menekankan pentingnya efisiensi pajak daerah dan ketepatan belanja pemerintah dalam mendukung percepatan pembangunan.
Dibaca Juga : Kepala Perpusnas: Pustakawan Garda Depan Inovasi di Era Kecerdasan Buatan
Anggota DPRD, Tangkas Silitonga, yang membacakan pandangan Fraksi Nasdem, menyoroti peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun, ia menegaskan peningkatan itu sebaiknya ditempuh dengan strategi perbaikan sistem pemungutan pajak dan retribusi, bukan melalui kenaikan tarif yang justru membebani masyarakat.
“Penurunan transfer pusat harus diimbangi dengan diversifikasi pendapatan dan efisiensi anggaran,” ujarnya.
Terkait belanja, Fraksi Nasdem meminta Pemkab Simalungun lebih selektif dalam menentukan program, terutama program unggulan yang memerlukan kreativitas tinggi dari aparatur agar tetap berjalan meski waktu terbatas.
Fraksi dengan semboyan Restorasi ini juga mengingatkan agar administrasi keuangan lebih tertib sehingga belanja barang dan jasa tidak menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Nasdem pun mendesak pemerintah segera mempersiapkan draft KUA-PPAS RAPBD 2026 agar dapat dibahas tepat waktu bersama DPRD.
Baca Juga:
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Simalungun, Jefra Hasudungan Manurung, menegaskan agar kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) segera mengeksekusi program kerja yang telah disepakati.
“Kepala OPD harus kreatif dan bekerja keras, mengingat waktu hanya tinggal beberapa bulan. Jangan sampai ada silpa,” kata Politisi NasDem ini.
Dibaca Juga : Ilmuwan Prediksi 600 Juta Tahun Lagi Bumi Tak Lagi Layak Huni akibat Panas Matahari
Ia menambahkan DPRD akan terus mengawal kinerja pemerintah daerah agar pelaksanaan APBD berjalan sesuai sasaran. “Kita berharap serapan anggaran bisa maksimal, tidak sekadar formalitas kegiatan. Output dan outcome pembangunan harus dirasakan langsung oleh masyarakat,” ucapnya.
Artikel Terkait
