Fraksi-Fraksi DPRD Toba Soroti Penyerapan APBD 2024 Evaluasi dan Rekomendasi

DPRD Kabupaten Toba menyampaikan pandangan umum fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024, dalam rapat paripurna yang digelar, Selasa (24/6/2025).

Dibaca Juga : DPRD Simalungun Desak Seluruh OPD Hadiri Rapat Komisi, Agar Program Masyarakat Tak Tertunda

Dalam pemandangan umumnya terhadap Ranperda tersebut, enam fraksi DPRD memberikan saran, masukan, serta kritik membangun sebagai catatan strategis atas kinerja Pemerintah Kabupaten Toba dalam pengelolaan anggaran tahun 2024.

1. Fraksi PDI Perjuangan

Menyarankan agar Bupati lebih memperhatikan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran, mengingat tingginya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) yang tercantum dalam Nota Pengantar Ranperda APBD 2024.

2. Fraksi Golongan Karya (Golkar)

– Meminta penjelasan rinci terkait besarnya Silpa yang mencapai Rp61.056.202.769,56.

– Meminta penjelasan atas penurunan kas daerah selama periode 1 Januari hingga 31 Desember 2024.

– Mendorong penambahan bantuan sosial pada P-APBD.

– Mendesak peningkatan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah.

– Mendorong penerapan UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui opsen PKB dan BBNKB.

– Menyarankan agar Pemkab Toba segera membayar pekerjaan fisik yang telah diselesaikan mitra kerja, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3. Fraksi Persatuan Indonesia Demokrat (PID)

– Mengevaluasi program yang dinilai kurang berdampak signifikan bagi masyarakat.

– Mendorong strategi peningkatan PAD.

– Meminta penjelasan terkait dividen dan penyertaan modal ke Bank Sumut sebesar Rp48.716.225.817.

– Meminta salinan inventarisasi aset daerah.

– Menyoroti tingginya nilai Silpa anggaran.

4. Fraksi NasDem-PSI

– Mendorong penguatan kapasitas fiskal daerah.

– Menekankan pentingnya efektivitas belanja.

– Menganjurkan pemanfaatan Silpa secara optimal.

– Minta optimalisasi pengelolaan aset daerah.

– Soroti perlunya perbaikan manajemen keuangan.

– Menuntut keseimbangan pembangunan antarwilayah.

– Mendorong reformasi birokrasi dan pelayanan publik.

– Menekankan sinergi antara eksekutif dan legislatif.

5. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)

– Meminta penjelasan mendetail mengenai penyebab tingginya Silpa.

– Menyoroti kinerja Kepala Bidang Pauddikmas yang dinilai tidak kompeten dan meminta evaluasi khusus dari Bupati.

6. Fraksi Gerindra

– Mengapresiasi tingkat realisasi anggaran yang mencapai 96,62%.

– Mempertanyakan alasan dibalik besarnya Silpa.

– Meminta klarifikasi status aset tanah Pemkab Toba yang telah bersertifikat.

Dibaca Juga : Tingkatkan SDM, Rektor Unimal Aceh Gandeng Pemkab Tapteng untuk Kerja Sama Strategis

Usai penyampaian pandangan umum oleh masing-masing fraksi, sidang kemudian diskors dan dijadwalkan dilanjutkan pada pukul 16.00 WIB untuk mendengarkan Nota Jawaban Bupati Toba terhadap seluruh pandangan fraksi.