Entry Meeting LKPD 2025 di Pematangsiantar, Awal Baru Reformasi Fiskal Daerah

Pemerintah Kota (Pemko) Pematangsiantar menegaskan komitmen memperkuat transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah dengan mengikuti Entry Meeting Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 yang diselenggarakan Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia.

Dibaca Juga : Sidak Pasar, Disnakerperindag Batu Bara Temukan Timbangan Bermasalah

Kegiatan yang dipusatkan di Gedung Merah Putih BPK RI, Jakarta, pada Kamis (2/4/2026) ini menjadi penanda resmi dimulainya proses audit keuangan daerah oleh BPK. Wali Kota Pematangsiantar Wesly Silalahi bersama Ketua DPRD Timbul Marganda Lingga mengikuti kegiatan secara daring dari Command Center Balai Kota.

Anggota V BPK RI Bobby Adhityo Rizaldi menekankan pemeriksaan LKPD tidak boleh dipandang semata sebagai upaya meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Ia menegaskan audit harus menjadi instrumen strategis untuk mendorong perbaikan sistemik dalam tata kelola keuangan daerah.

“Opini WTP harus mencerminkan pengelolaan keuangan yang transparan, akuntabel, dan benar-benar memberi manfaat nyata,” ujarnya.

Menurutnya, kualitas pengelolaan anggaran harus tercermin dari dampaknya terhadap masyarakat, bukan hanya dari kepatuhan administratif.

Entry meeting tahun ini mengangkat isu yang lebih kontekstual dan relevan dengan dinamika ekonomi saat ini, yakni penguatan kemandirian dan ketahanan fiskal daerah.

Baca Juga:

Aset Miliaran Diduga Hilang, Pembangunan Gerai KDMP di Lahan UPT BBI Silancang Tuai Sorotan

Pemerintah daerah didorong untuk tidak lagi bergantung pada transfer pusat, melainkan mampu mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta meningkatkan efisiensi belanja.

Direktur Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara V, Widhi Widayat, menjelaskan bahwa kegiatan ini juga bertujuan menyamakan persepsi antara auditor dan pemerintah daerah, sekaligus memastikan kesiapan dokumen dan koordinasi selama proses audit berlangsung.

Wali Kota Pematangsiantar, Wesly Silalahi menegaskan pemerintah daerah tidak hanya berfokus pada pencapaian opini WTP, tetapi juga pada penguatan sistem pengawasan internal dan efektivitas penggunaan anggaran.

“Kami mendukung penuh proses audit secara terbuka dan kooperatif. Ini bagian dari upaya membangun tata kelola keuangan yang sehat dan berkelanjutan,” katanya.

Dibaca Juga : Viral! Video Tawuran Remaja Bersenjata Tajam di Tanah Seribu Binjai, Polisi Perketat Patroli

Wesly menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan BPK dalam menciptakan sistem keuangan yang adaptif terhadap tantangan zaman. Ia berharap hasil audit nantinya tidak hanya menjadi evaluasi, tetapi juga memberikan rekomendasi konstruktif bagi perbaikan kebijakan fiskal daerah.