Efisiensi Anggaran dan Prioritas Pembangunan, Tantangan Baru bagi Kepala Daerah Terpilih
Pengamat Anggaran dan Kebijakan Publik Sumut, Rafriandi Nasution membeberkan efisiensi anggaran harus mempertimbangkan kemampuan setiap daerah. “Harus jeli dalam memproses mata anggaran di APBD dan serta yang ditampung di APBN. Tidak serta merta pukul rata yang bisa mengakibatkan goyangnya stabilitas daerah,” ucapnya, pada Sabtu (15/2/25).
Dibaca Juga : Perumda Tirtauli Siapkan Strategi Khusus Hadapi Lonjakan Kebutuhan Air di Ramadan
Presiden Prabowo menargetkan efisiensi anggaran negara hemat hingga Rp 306,69 triliun dengan rincian anggaran kementerian dan lembaga efisiensi Rp 256,1 triliun dan transfer ke daerah (TKD) Rp 50,59 triliun. “Sepekan setelah dilantik 20 Februari ada orientasi kepemimpinan (retreat). Artinya, agar ada persamaan persepsi terhadap visi misi nasional yang diselaraskan dengan visi misi kepala daerah,” paparnya.
Dosen di salah satu Universitas Kota Medan, itu mengatakan agar TAPD Pematangsiantar segera melakukan sinkronisasi kebijakan keuangan daerah dalam menindaklanjuti Inpres 1/2025. “Selesai pembahasan internal agar berkoordinasi dengan DPRD untuk tahapan final. Mulailah bekerja untuk pembangunan Pematangsiantar,” ujarnya. Pada intinya, kata Rafriandi, taat aturan, kesepahaman serta tetap membangun komunikasi baik ke pemerintah pusat. “Lalu kembangkan peluang investasi swasta/internasional,” pungkasnya.
Efisiensi anggaran memang bukan hal yang mudah diwujudkan, namun dengan komitmen dan kejelian dari kepala daerah terpilih, diharapkan dapat menjadi langkah awal untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan berpihak pada rakyat.
Meski demikian, tantangan ke depan tidaklah kecil. Kepala daerah terpilih harus mampu menyeimbangkan antara tuntutan pembangunan infrastruktur, peningkatan pelayanan publik, dan kesejahteraan sosial dengan keterbatasan anggaran yang ada. Selain itu, tekanan politik dan kepentingan kelompok tertentu juga bisa menjadi hambatan dalam mewujudkan efisiensi anggaran.
Dibaca Juga : SDN Tegal Sari Simalungun Gelar Workshop Anti-Bullying Bukti Serius Tangani Isu Kekerasan
Baca Juga:
“Kepala daerah harus memiliki integritas dan keberanian untuk mengambil keputusan yang tepat, meskipun tidak selalu populer. Ini adalah ujian nyata bagi mereka,” pungkas Syafii. Dengan demikian, efisiensi anggaran tidak hanya menjadi tanggung jawab kepala daerah, tetapi juga menjadi harapan besar dari seluruh lapisan masyarakat untuk mewujudkan pembangunan yang lebih baik dan merata.
Artikel Terkait
