Dua Fraksi DPRD Simalungun Mendesak Evaluasi Kadis PUTR, Kinerja Dinilai Memburuk
Kritik keras terhadap kinerja Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Simalungun, Hotbinson Damanik, mengemuka dalam penyampaian pendapat akhir fraksi atas Ranperda RAPBD 2026. Dua fraksi besar, PDI Perjuangan dan Partai Demokrat, secara terbuka meminta Bupati Simalungun melakukan evaluasi bahkan mengganti pimpinan dinas tersebut.
Dibaca Juga : PB PGRI Medan Gelar Pelantikan dan Aksi Peduli Banjir untuk Sekolah
Ketua Fraksi PDI Perjuangan, H. Mariono, menilai kepala dinas PUTR gagal menjalankan tugas, baik dalam menghadiri rapat bersama Komisi II DPRD maupun dalam pengawasan pekerjaan di lapangan.
“Sudah kita bahas di fraksi. Mereka bermitra dengan Komisi II, tetapi dari keterangan anggota fraksi, kepala dinas selalu beralasan saat dipanggil,” ujar Mariono, Minggu (30/11/2025).
Ketua Komisi II DPRD Simalungun, Maraden Sinaga, juga mengungkap Hotbinson Damanik kerap mangkir dari undangan rapat koordinasi. Ia menyoroti serapan anggaran PUTR yang hanya 46 persen hingga 28 November 2025.
“Masih di bawah 50 persen, sementara tahun anggaran tutup 20 Desember. Waktu sudah sangat sempit,” katanya.
Maraden menambahkan, percepatan pengerjaan jelang tutup tahun berpotensi menurunkan kualitas pekerjaan. “Kalau pun bisa terserap, mutunya bisa kurang baik karena pengerjaan terburu-buru,” ujarnya.
Baca Juga:
Ia menegaskan perlunya pergantian pimpinan PUTR. “Masih banyak putra-putri Simalungun yang lebih mumpuni,” ucapnya.
Desakan evaluasi juga didukung Fraksi Partai Demokrat. Juru bicara fraksi, Andre Andika Sinaga, menyatakan sepakat dengan sikap PDIP.
“Fraksi Demokrat mendukung usulan fraksi PDIP agar Bupati Simalungun mengevaluasi jabatan Kadis PUTR dan menggantinya, dengan pertimbangan tidak ada itikad baik dalam kemitraan,” katanya.
Dibaca Juga : Polresta Deli Serdang Terjun ke Lokasi Pengungsian Banjir Lubuk Pakam, Bantuan Sembako Disalurkan
Desakan dua fraksi ini menjadi salah satu catatan penting dalam pembahasan RAPBD 2026. Publik menunggu langkah Bupati Simalungun terhadap tuntutan evaluasi tersebut.
Artikel Terkait
