DPRD Sumut Sistem Outsourcing Memang Perlu Dievaluasi Secara Menyeluruh
Anggota DPRD Sumatera Utara (Sumut) Meryl Rouli Saragih berpandangan perlindungan terhadap hak-hak dasar pekerja harus menjadi prioritas dalam setiap kebijakan ketenagakerjaan.
“Sistem outsourcing memang perlu dievaluasi secara menyeluruh. Apakah masih relevan, adil, dan berpihak pada keberlangsungan hidup para pekerja,” ujarnya pada Mistar, Selasa (6/5/2025).
Anggota Komisi E DPRD Sumut yang membidangi urusan kesejahteraan rakyat ini memastikan Komisi E siap menjembatani evaluasi Outsourcing untuk kehidupan para pekerja maupun buruh yang lebih layak.
“Saya menghargai dan mendukung aspirasi para buruh yang disampaikan dalam momentum Hari Buruh kemarin, khususnya terkait tuntutan penghapusan sistem outsourcing yang selama ini dianggap merugikan pekerja,” ucapnya.
Saat ditanya terkait janji Presiden Prabowo pada kegiatan May Day di Monas, Jakarta, Politisi PDI Perjuangan itu menyambut baik rencana tersebut.
“Ini adalah sinyal positif bahwa pemerintah pusat mulai memberi perhatian serius terhadap perbaikan sistem ketenagakerjaan yang lebih berkeadilan melalui penghapusan praktik outsourcing yang merugikan dan membentuk tim pengawas khusus,” katanya.
Namun, sambung Meryl, kebijakan ini harus dikaji secara komprehensif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, termasuk serikat pekerja, pelaku usaha, serta pemerintah daerah.
Baca Juga:
“Jangan sampai semangat perlindungan buruh justru berdampak pada ketidakpastian iklim usaha dan lapangan kerja di daerah,” ujar Wakil Sekretaris PDIP Sumut itu.
Meryl menyampaikan Sumut, khususnya Komisi E, siap menjadi jembatan dialog dan kolaborasi agar arah kebijakan ke depan benar-benar menciptakan hubungan industrial yang sehat, berkeadilan, dan berkelanjutan.
“Karena pada akhirnya, tujuan kita bersama adalah memastikan bahwa setiap pekerja di Indonesia khususnya Sumut dapat hidup layak, dihargai, dan memiliki masa depan yang lebih baik,” ucapnya.
Pernyataan DPRD Sumut ini menegaskan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap sistem outsourcing, terutama dalam instansi pemerintahan.
Evaluasi tidak hanya menyangkut aspek efisiensi anggaran, tetapi juga perlindungan hak-hak tenaga kerja yang sering kali diabaikan. DPRD mendorong agar ke depan, sistem ketenagakerjaan di lingkungan pemerintah provinsi lebih berkeadilan dan transparan, dengan memperhatikan kesejahteraan para pekerja. Langkah ini diharapkan dapat menciptakan iklim kerja yang lebih sehat serta meningkatkan kualitas layanan publik secara keseluruhan.
Baca juga : Plt Kadis Pendidikan Langkat Tegaskan Tak Tahu Proyek Mobiler Rp47 Miliar
Artikel Terkait
