DPRD Sumut Komit Kawal Pelaksanaan Sekolah Rakyat di Daerah
Anggota Komisi E DPRD Sumut, Meryl Rouli Saragih, menyatakan komitmennya mengawal pelaksanaan program Sekolah Rakyat untuk masyarakat yang kesulitan mendapatkan layanan pendidikan formal secara layak.
“Kami sudah mencatat secara serius persoalan yang muncul di lapangan. Salah satunya terkait belum ditetapkannya tenaga pengajar dari Kemendikdasmen,” ujarnya, Sabtu (12/7/2025).
Meryl mengatakan, hal tersebut menjadi tanda tanya besar, bagaimana kegiatan belajar mengajar bisa berjalan efektif tanpa kepastian siapa yang akan mengajar pada pelaksanaan program pemerintah pusat tersebut.
“Saya sudah berkoordinasi langsung dengan Kemendikdasmen, dan mereka menyatakan jumlah tenaga pendidik sudah hampir terpenuhi. Informasi yang saya terima, 1.400 lebih guru sudah terdata dari kuota 1.500,” ucap Meryl.
Baca juga : Transparansi Aset Sekolah Negeri Jadi Sorotan DPRD Sumut
Politisi PDI Perjuangan tersebut menyampaikan, dari informasi yang ia terima saat dikonfirmasi pada pihak Kemendikdasmen, untuk sisa guru yang masih dalam tahap on progres adalah guru antropolog.
“Maka dari itu, kami dari DPRD Sumut mendorong agar pemerintah pusat dalam hal ini Kemendikdasmen, untuk segera memberi kejelasan dan menurunkan kebijakan teknis yang konkret, termasuk penetapan guru dan kurikulum,” katanya.
Baca Juga:
Meryl mengingatkan, jangan sampai semangat baik dari program pendidikan tersebut tidak berjalan secara maksimal karena persoalan koordinasi dan keterlambatan eksekusi.
“Kami di Komisi E akan terus mengawal persoalan ini. Memastikan pelaksanaan sekolah rakyat tidak hanya sebatas wacana. Tetapi benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat yang berkualitas dan berkelanjutan,” tuturnya.
Artikel Terkait
