DPRD Sumut Dorong Menkeu Purbaya Pulihkan TKD untuk Penanganan Bencana

Anggota Badan Anggaran DPRD Sumatera Utara (Sumut), Yahdi Khoir, berharap Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dapat kembali menghidupkan dana Transfer ke Daerah (TKD) kepada tiga provinsi di Sumatera yang terdampak bencana.

Pernyataan itu disampaikan Ketua Fraksi PAN DPRD Sumut tersebut menanggapi pertanyaan terkait penanganan pemulihan pascabencana longsor dan banjir yang melanda Sumatera, khususnya Sumatera Utara.

“Kalau bisa ada kebijakan pemerintah pusat, khususnya Menteri Keuangan, untuk kembali menghidupkan TKD itu, terutama kepada daerah yang terdampak bencana, yakni Sumut. Kalau bisa dikembalikanlah agar daerah ini bisa bernapas,” katanya, Rabu (17/12/2025).

Ia menjelaskan, jika setiap kabupaten/kota pada TKD yang biasanya diberikan sebesar Rp200 miliar hingga Rp300 miliar itu dapat dikembalikan dan tidak dipotong. Menurutnya, nominal tersebut sangat membantu proses pemulihan pascabencana.

“Itu kan bisa melakukan pemulihan dengan memadai dengan angka segitu. Sumut ini saja dipotong TKD senilai Rp1 triliun 77 miliar. Jika itu dikembalikan, pasti bisa membantu pemulihan, khususnya infrastruktur pascabencana,” tuturnya.

Ia menyampaikan, pada pekan lalu pihaknya berkunjung ke Kementerian Pekerjaan Umum (PU) untuk menyuarakan persoalan bencana yang terjadi di Sumatera, khususnya Sumut.

Baca juga : Menkeu Purbaya Siap Hapus Utang Pemda Terdampak Bencana, Daerah Bisa Fokus Pemulihan

Baca Juga:

Dua Pengedar Sabu Diciduk Polisi dari Lokasi Berbeda di Pematangsiantar

“Berdasarkan data yang disajikan kepada kami, ada 13 kabupaten/kota yang terdampak bencana, termasuk daerah pemilihan saya, yakni Kabupaten Batu Bara. Di Batu Bara itu ada lima titik lokasi jalan yang terputus,” ucapnya.

Akibat kondisi tersebut, sambung Yahdi, masyarakat saat ini sangat kesulitan dalam melaksanakan aktivitas. Pasalnya, saat menyeberang, kendaraan roda dua masyarakat hanya bisa dipanggul, bahkan itu pun harus mengeluarkan biaya tambahan.

“Sekali panggul itu Rp30.000. Itu kan beban bagi masyarakat. Hal-hal seperti ini harus diperhatikan pemerintah pusat. Kepekaan itu bukan sekadar mengunjungi dan mendatangi dengan membawa sembako saja,” ujarnya.

Ia menekankan, dari kondisi tersebut, pemerintah harus serius dan terprogram dalam melaksanakan berbagai kebijakan secara optimal.

“Janji presiden sebesar Rp51 triliun untuk tiga provinsi yang terdampak ini harus tersaji dengan data yang akurat melalui tabulasi yang baik. Sasaran dan targetnya harus jelas. Jika uang sebesar itu dimanfaatkan dengan baik, proses pemulihan ini dapat tuntas dalam waktu satu hingga dua tahun,” ucapnya.

Ia menegaskan pentingnya pemerintah menciptakan kebijakan dengan membentuk panitia khusus untuk melaksanakan kebijakan presiden secara terkoordinasi dengan baik.