DPRD Siantar Pertanyakan Transparansi Pengadaan Enam Unit Mobil Dinas Baru
Ketua DPRD Kota Pematangsiantar, Timbul M Lingga mempertanyakan pengadaan enam unit mobil dinas baru yang akan dibeli oleh pihak Pemerintah Kota (Pemko) setempat. “Mobil [type] apa saja? Oh, mobil dinas kepala daerah mungkin,” ujar Timbul menduga, di sela rapat bersama Satpol PP di Ruang Rapat Gabungan Komisi DPRD, Kamis (13/3/2025).
Dibaca Juga : Dua Pria Marga Nainggolan Ditangkap Polisi, Diduga Terlibat Kasus Penipuan Online
Politisi PDI Perjuangan, itu mengatakan ia akan meminta penjelasan detail dari pihak Pemko perihal pengadaan mobil dinas di tengah-tengah efisiensi anggaran yang ditekankan oleh pemerintah pusat. “Artinya dalam hal ini kita minta pada pemko untuk lebih melihat daya guna kendaraan dinas tersebut. Kalau itu untuk kepala daerah memang [ada] diatur regulasinya,” ucapnya. “Tapi, nanti coba kita lihat fungsi dan manfaatnya apakah itu urgent (mendesak) atau bagaimana,” katanya menambahkan.
Timbul berharap, perencanaan anggaran yang disusun harus dikelola dengan baik dan memiliki peran penting dalam menyejahterakan masyarakat kota yang memiliki motto Sapangambei Manoktok Hitei ini. “Agar lebih banyak dana itu bisa melayani masyarakat,” ujarnya mengakhiri.
Sorotan DPRD Siantar terhadap pengadaan mobil dinas baru ini juga mendapat perhatian dari masyarakat. Sejumlah warga menyatakan harapannya agar anggaran daerah benar-benar digunakan untuk hal-hal yang lebih prioritas, seperti perbaikan jalan, fasilitas kesehatan, dan pendidikan. “Kalau memang mobil dinas yang ada masih bisa dipakai, kenapa harus beli baru? Uangnya bisa dialokasikan untuk hal yang lebih penting,” ujar salah seorang masyarakat Siantar.
Dibaca Juga : DPRD Simalungun Belum Terima Informasi Resmi soal Pelaksanaan Program MBG
Keputusan akhir terkait pengadaan enam unit mobil dinas baru ini masih menunggu pembahasan lebih lanjut antara DPRD Siantar dan Pemkot setempat. Yang pasti, tuntutan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran daerah semakin mengemuka, mengingat kepercayaan publik terhadap pemerintah menjadi hal yang krusial.
Baca Juga:
Artikel Terkait
