DPRD Siantar Mulai Bedah R-APBD 2026, Efisiensi Anggaran Jadi Poin Krusial
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pematangsiantar bersama Pemerintah Kota (Pemko) Pematangsiantar dijadwalkan mulai membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) Tahun 2026 pada esok hari, Kamis (20/11/2025). Proses pembahasan akan berlangsung selama tujuh hari ke depan.
Dibaca Juga : Wabup Simalungun Hadiri Hari Bakti Imigrasi & Pemasyarakatan 2025, Dorong Sinergi Layanan Publik
Wakil Ketua DPRD Pematangsiantar, Daud Simanjuntak, menyampaikan bahwa pembahasan R-APBD 2026 akan digelar dengan penekanan kuat pada efisiensi penggunaan anggaran. DPRD menegaskan bahwa efisiensi harus dilakukan secara sungguh-sungguh, terutama dalam belanja operasional pemerintah.
“Meski adanya pemotongan dana Transfer ke Daerah (TKD), DPRD mengedepankan prinsip transparansi serta efektivitas dalam menelaah setiap program dan kegiatan yang diajukan,” ujar Daud Simanjuntak saat diwawancarai, Rabu (19/11/2025).
Lanjut Daud lagi, efisiensi yang dimaksud mencakup pengurangan pengeluaran yang dinilai kurang mendesak, seperti belanja pegawai, perjalanan dinas, belanja rapat atau konsumsi, hingga pembelian Alat Tulis Kantor (ATK). Meski begitu, ia menekankan bahwa efisiensi tidak boleh mengorbankan kebutuhan pembangunan yang bersifat mendasar.
Terkait belanja modal, Daud juga mengakui bahwa pos ini pun berpotensi terdampak. Namun pihaknya berkomitmen menjaga agar kebutuhan pembangunan prioritas tetap terlindungi.
“Mana skala prioritas yang menjadi pusat perhatian dan tidak boleh terlupakan. Seperti drainase, jalan, dan irigasi yang memang penting,” ujarnya.
Baca Juga:
Ia menegaskan bahwa kondisi lapangan harus menjadi pertimbangan utama. Misalnya, jika terdapat ruas jalan yang terancam longsor atau irigasi yang tidak lagi berfungsi, maka anggaran harus difokuskan untuk penanganan segera.
“Semuanya penting, tapi kalau ada jalan yang rawan longsor atau irigasi tidak berfungsi, itu harus kita periksa dan pastikan optimal kembali,” katanya.
Dari sisi pendapatan, pemerintah daerah akan mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Optimalisasi tersebut mencakup peningkatan penerimaan pajak restoran, pemanfaatan aset daerah yang selama ini belum maksimal, hingga pembenahan retribusi yang dinilai memiliki potensi kebocoran.
“Rapat pembahasan bersama Badan Anggaran (Banggar) tahun ini juga digelar lebih panjang dari biasanya. Makanya dua hari kita menggelar rapat di Banggar. Biasanya satu setengah hari sudah selesai,” tuturnya.
Selain PAD, DPRD juga menyoroti perlunya verifikasi terhadap dana transfer dari pemerintah pusat. Beberapa pos seperti DBH Cukai dan DBH Sawit disebut kerap mengalami ketidaksesuaian data.
“Acap kali beralasan data error. Maka terlupakan atau salah menyajikan angka. Ini harus kita pertanyakan kebenaran datanya,” ucap Daud.
Dibaca Juga : 650 Hektar Sawah Hilang di Pematangsiantar, Pemko Siapkan Strategi Pengendalian Ketat
Pembahasan R-APBD 2026 dijadwalkan memasuki rapat paripurna pada Kamis (20/11/2025) esok, dan ditargetkan selesai pada Jumat sore (28/11/2025).
Artikel Terkait
