Analisasumut.com
Beranda Analisa NEWS DPRD Sumut Panggil Pihak Terkait Soal Proyek Tebing Sungai Rp2,7 Miliar di Siantar

DPRD Sumut Panggil Pihak Terkait Soal Proyek Tebing Sungai Rp2,7 Miliar di Siantar

Anggota DPRD Sumatera Utara (Sumut), Rony Reynaldo Situmorang menyoroti proyek pekerjaan Perkuatan Tebing Sungai senilai Rp2,7 miliar di Kelurahan Sigulang-gulang, Kota Pematang Siantar. Rony mengaku sudah mendengar proyek telah ambruk, dan untuk dia mendesak agar Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) bersama kontraktor pemenang tender, segera melakukan perbaikan.

Dibaca Juga : Pertamina Regional Sumbagut Jamin Ketersediaan Energi Selama Libur Panjang Januari 2025

Dari pengakuan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Syarifuddin Lubis, ambruknya pengerjaan lantaran hujan mengguyur lokasi. Rony pun kemudian menduga perencanaan proyek yang kurang matang menjadi salah satu penyebab utamanya. “Kita meminta agar pelaksana pekerjaan segera memperbaiki,” kata anggota dewan dari Daerah Pemilihan (Dapil) 10 itu, pada Senin (27/1/25).

Walau sudah terjadi sepekan, Kepala UPTD PUPR Pematangsiantar Dinas PUPR Sumut, Syarifuddin Lubis sampai kini mengaku tidak tahu-menahu penyebab proyek yang berada di Kecamatan Siantar Utara itu amblas. “Karena masih dalam masa pemeliharaan. Pelaksana pekerjaan membersihkan bekas runtuhan,” ucapnya melalui pesan singkat.

Syarifuddin bilang, pengerjaan perkuatan tebing sungai dengan panjang tembok mencapai 28 meter dan tinggi 10 meter. Proyek tersebut diketahui dikerjakan oleh CV SAM SAM dengan menggunakan APBD TA 2024 Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) bernomor kontrak 602/1353/UPTD-PUPR-PS-KPA/VIII/2024 dengan masa pekerjaan 120 hari lamanya.

Di mana sebelumnya, Ketua Komisi D DPRD Sumut, Timbul Jaya Sibarani akan meninjau pekerjaan proyek yang amblas tersebut. “Kita akan turun langsung ke lokasi untuk melihat kondisi di lapangan,” ucapnya.

Kasus ini menambah catatan penting terkait pengawasan proyek infrastruktur yang menggunakan dana publik. DPRD Sumut terus berupaya agar setiap anggaran yang dialokasikan untuk pembangunan dapat dipertanggungjawabkan dengan sebaik-baiknya. Keterlibatan masyarakat dalam mengawasi pelaksanaan proyek juga menjadi faktor penting agar pembangunan benar-benar sesuai dengan kebutuhan warga dan tidak menimbulkan dampak negatif. Dengan semakin terbukanya pengawasan, diharapkan kualitas pembangunan di Sumut semakin baik dan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Komentar
Bagikan:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Iklan