Maraknya Korupsi Eselon II, DPRD Minta Pemprov Sumut Lakukan Evaluasi Serius
Wakil Ketua Komisi A DPRD Sumatera Utara (Sumut), Zeira Salim Ritonga, menyoroti maraknya kasus korupsi yang kembali menjerat sejumlah pejabat eselon II di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut di bawah kepemimpinan Gubernur Bobby Nasution.
Hal itu disampaikan Zeira menanggapi terungkapnya salah satu pejabat eselon II yang terjerat kasus korupsi. Menurutnya, persoalan tersebut harus dievaluasi secara serius guna mencegah terulangnya kejadian serupa di masa mendatang.
Ia menekankan bahwa setiap kasus korupsi yang telah masuk ke ranah hukum harus diserahkan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum untuk diproses secara transparan, adil, dan terbuka.
“Kami menghormati dan menyerahkan sepenuhnya pada proses hukum yang sedang berlangsung. Pemerintah harus mematuhi mekanisme hukum yang berlaku dan mengambil langkah-langkah sesuai dengan putusan hukum,” ujarnya kepada wartawan, Rabu (28/1/2026).
Zeira mengungkapkan fenomena tersebut bukan kali pertama kasus korupsi melibatkan pejabat eselon II di Pemprov Sumut. Bahkan, kata dia, sudah terdapat “daftar panjang” pejabat yang terjerat kasus serupa.
Baca juga : Kejati Sumut Lakukan Penahanan Tersangka Korupsi Waterfront City Pangururan
“Ini bukan pertama kalinya. Beberapa kepala dinas di bawah Gubernur Bobby Nasution telah terlibat dalam kasus korupsi. Ini tentu menimbulkan pertanyaan besar, langkah pencegahan apa yang telah dan akan diambil untuk mencegah terulangnya kejadian seperti ini,” ucapnya.
Baca Juga:
Meski demikian, politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu mengingatkan tidak semua kasus dapat sepenuhnya disalahkan kepada kepala daerah yang sedang menjabat, mengingat kemungkinan tindakan melawan hukum terjadi sebelum pejabat yang bersangkutan menduduki jabatan saat ini.
“Memang ada juga kasus yang berasal dari tindakan pejabat di masa lalu sebelum menduduki jabatannya saat ini. Namun, hal ini tetap harus dipertimbangkan sebagai bahan evaluasi dalam proses pengangkatan dan pengawasan pejabat,” katanya.
Sebagai langkah pencegahan, Zeira mendorong Pemprov Sumut untuk memperkuat sistem seleksi dan pengawasan pejabat. Ia menekankan pentingnya uji kelayakan dan kepatutan yang transparan serta objektif bagi setiap calon pejabat.
“Uji kelayakan dan kepatutan itu penting dan harus dilakukan secara terbuka. Itu tidak boleh hanya menjadi formalitas,” ujar Sekretaris PKB Sumut tersebut.
Baca juga : Naslindo Sirait Jadi Tersangka Kasus Dugaan Korupsi Perusda
Lebih lanjut, ia menilai pemeriksaan menyeluruh terhadap rekam jejak dan integritas calon pejabat perlu dilakukan, tidak hanya dari aspek administratif, tetapi juga mencakup kepribadian dan etika.
“Rekam jejak, integritas, dan kepribadian calon pejabat harus ditelusuri secara menyeluruh. Ini bagian penting dalam mencegah korupsi sejak awal,” tuturnya.
Ia juga menekankan pentingnya penerapan prinsip tata kelola pemerintahan yang transparan, adil, dan terbuka dalam setiap aspek administrasi.
“Transparansi adalah kuncinya. Jika tata kelola dijalankan secara terbuka dan akuntabel, peluang terjadinya korupsi tentu dapat dikurangi,” ujar Ketua Fraksi PKB DPRD Sumut itu.
Diketahui, kasus korupsi terbaru yang mencuat melibatkan Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Sumut, Naslindo Sirait, saat menjabat sebagai Dewan Pengawas Perseroan Terbatas Daerah (Perusda) terkait pengelolaan dana investasi modal tahun anggaran 2018-2019.
Artikel Terkait
