Dorong Inklusi Keuangan, Pemko Pematangsiantar Ajak Semua Pihak Bersinergi Majukan UMKM

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Pematangsiantar, Junaedi A Sitanggang, menegaskan pentingnya sinergi antara Pemerintah Kota (Pemko) Pematangsiantar, industri jasa keuangan, dan seluruh pemangku kepentingan dalam memperkuat akselerasi pertumbuhan indeks inklusi keuangan.

Dibaca Juga : Menkeu Purbaya Pelaku Impor Baju Bekas Ilegal Harus Dipenjara dan Didenda Berat

Menurutnya, keberpihakan kepada usaha kecil dan menengah (UMKM) merupakan salah satu wujud nyata kebijakan pemerintah dalam memperluas akses pembiayaan yang berkeadilan. Dengan demikian, pembiayaan UMKM diharapkan dapat menjadi referensi para pelaku usaha dalam mengembangkan aktivitas ekonominya.

Hal itu disampaikan Junaedi saat menghadiri kegiatan Road to Bulan Inklusi Keuangan yang digelar di Ruang Serbaguna Pemko Pematangsiantar, Rabu (22/10/2025).

Junaedi menjelaskan, tujuan utama kegiatan tersebut ialah membuka akses keuangan bagi berbagai lapisan masyarakat, meningkatkan pemahaman terhadap produk dan layanan jasa keuangan, serta memperkuat program literasi dan perlindungan konsumen.

“Dengan program kerja yang berkesinambungan serta inovasi yang terus dilakukan, kita ingin membuka akses keuangan seluas-luasnya bagi masyarakat. Harapannya, literasi keuangan masyarakat semakin meningkat dan mendorong kenaikan indeks inklusi keuangan sebagaimana target dalam RPJMN,” ujar Junaedi.

Ia juga menyoroti masih banyaknya masyarakat yang belum memiliki akses terhadap layanan jasa keuangan. “Ketika sebagian masyarakat mulai bertransaksi secara cashless, sebagian lainnya justru tidak memiliki akses ke jaringan keuangan sama sekali,” ungkapnya.

Baca Juga:

Kelangkaan BBM di Toba Memanas: Keributan Pecah di SPBU, Polisi Bertindak Cepat

“Di sinilah pentingnya inklusi keuangan untuk memperoleh akses produk dan layanan jasa keuangan untuk membeli barang atau jasa dengan cara yang efektif dan berkelanjutan. Akses yang dimaksud seperti perbankan, asuransi, investasi, teknologi finansial, dan lain sebagainya,” tambahnya.

Junaedi menekankan bahwa literasi keuangan sangat diperlukan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat agar mampu memilih dan menggunakan produk keuangan sesuai kebutuhannya.

Sementara itu, Kabag Perekonomian dan SDA, Sari Dewi Damanik, menjelaskan bahwa Road to Bulan Inklusi Keuangan merupakan bagian dari program Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPKAD) yang juga mendukung indikator akses keuangan daerah dalam RPJMD Pematangsiantar Tahun 2025–2030.

Dibaca Juga : Kabar Gembira! Pemerintah Turunkan Tarif Pesawat 14% Jelang Libur Natal dan Tahun Baru 2026

Kegiatan tersebut diikuti oleh berbagai kalangan, mulai dari pelaku UMKM ultra mikro, UMKM kecil menengah, kelompok wanita tani se-Kota Pematangsiantar, Gapoktan, lembaga jasa keuangan, hingga Pegadaian.