Disebut ‘Bodoh dan Berbahaya’, Razia Kendaraan Plat Aceh Bobby Disorot Koran Medan

Surat kabar Harian Waspada yang berbasis di Kota Medan, Sumatera Utara, menerbitkan sebuah editorial yang menyoroti aksi viral rombongan Gubernur Sumut Bobby Nasution menghentikan kendaraan berpelat Aceh (BL) di wilayah Langkat. 

Tulisan itu dimuat pada edisi Minggu, 28 September 2025, dengan judul tajam: “Lagi-lagi Blunder Gubernur Bobby”

Dalam editorialnya, Waspada menilai tindakan rombongan gubernur yang terlihat seperti merazia kendaraan plat luar Sumut merupakan langkah teatrikal semata untuk tampil keren di depan kamera. 

Namun, di balik itu, tindakan tersebut dinilai sebagai kebodohan birokrasi sekaligus berbahaya dari sisi politik.

“Menghentikan truk hanya karena “warna atau kode” pelat adalah tindakan teatrikal Gubernur agar tampak keren di depan kamera, tetapi bodoh secara birokrasi dan berbahaya secara politik,” tulis media itu, Senin (29/9/2025).

Baca Juga : Cegah Keracunan MBG, Bobby Nasution Siapkan Sertifikat Higienis untuk SPPG

Editorial tersebut menekankan bahwa jika Gubernur Sumut merasa ada persoalan terkait operasional moda transportasi dari luar daerah, seharusnya penyelesaiannya dilakukan melalui jalur formal dan mekanisme resmi. 

Misalnya, dengan berkoordinasi melalui komunikasi antarlembaga, menyampaikan laporan kepada kepolisian, atau melibatkan Dinas Perhubungan.

Waspada menilai aksi di lapangan yang menyerupai operasi mendadak justru tampak seperti gaya preman di perbatasan, bukan sikap seorang kepala daerah. 

Editorial itu juga mengingatkan bahwa tindakan semacam ini berisiko menimbulkan dampak buruk terhadap hubungan antarprovinsi, terutama dengan Aceh, yang selama ini memiliki hubungan erat secara ekonomi maupun sosial dengan Sumut.

Tulisan redaksi Waspada menambah daftar panjang kritik publik terhadap aksi Bobby Nasution dan rombongannya di Langkat yang merazia kendaraan plat luar Sumut.

Sebelumnya, sejumlah tokoh Aceh termasuk Senator DPD RI Tgk Ahmad juga menilai langkah tersebut bisa merusak keharmonisan hubungan Aceh–Sumut dan merugikan masyarakat.

Polemik ini muncul setelah sebuah video memperlihatkan rombongan Gubernur Bobby Nasution menghentikan sebuah truk berpelat BL di kawasan Langkat. 

Dalam tayangan itu, pihak rombongan mengimbau agar kendaraan yang beroperasi di Sumut menggunakan pelat BK agar pajak kendaraan bisa masuk sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sumut.

Video tersebut kemudian viral dan memicu reaksi keras, khususnya dari publik Aceh.

Kritik keras editorial Harian Waspada menegaskan kalau langkah-langkah yang diambil seorang gubernur tidak boleh sekadar pencitraan di depan publik, tetapi harus sesuai mekanisme hukum dan tata kelola pemerintahan yang baik.

Publik Aceh baru-baru ini dihebohkan dengan beredarnya video yang memperlihatkan rombongan Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Bobby Nasution, menghentikan sebuah truk berpelat Aceh (BL) di kawasan Kabupaten Langkat, Sumut. 

Dalam video tersebut, rombongan gubernur tampak menghimbau agar kendaraan yang beroperasi di Sumut namun masih menggunakan pelat luar daerah segera mengganti ke pelat BK (Sumut) agar pembayaran pajaknya masuk ke Provinsi Sumut.

Video ini menuai beragam reaksi, khususnya dari masyarakat Aceh.

Menanggapi video yang beredar tersebut, Asisten Administrasi Umum Pemprov Sumut, Dr H Muhammad Suib SPd MM memberikan klarifikasi.

Ia menegaskan bahwa imbauan tersebut semata-mata terkait kontribusi kendaraan bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Perlu kami jelaskan bahwa seluruh kendaraan yang beroperasi di Sumatera Utara dan berusaha di Sumatera Utara berharap bahwa semua plat kendaraannya, hendaknya plat kendaraan Sumatera Utara agar pajak kendaraannya menjadi penyumbang PAD Sumatera Utara,” ujarnya dilansir dari akun TikTok @papametal, Senin (29/9/2025).

Ia menyebut pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu sumber pendapatan utama di Sumut dengan nilai sekitar Rp1,7 triliun per tahun. 

Karena itu, Pemprov Sumut berharap agar para pengusaha dengan kendaraan berpelat luar daerah dapat mengalihkannya menjadi plat Sumut.

“Harapan kita, semua pengusaha kami himbau yang pelatnya luar dari Sumatera Utara berharap bisa berpelat Sumatera Utara demi untuk pembangunan Sumatera Utara,” tuturnya.