Dinas PUTR Simalungun Optimistis Serapan APBD Tembus 96 Persen hingga Akhir Desember 2025
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kabupaten Simalungun menyatakan optimisme tinggi terhadap capaian realisasi program tahun anggaran 2025. Hingga minggu kedua Desember 2025, progres fisik dan administrasi kegiatan telah mencapai 65 persen.
Dibaca Juga : Normalisasi Sungai Aek Sirahar Dikebut, Pemukiman Barus Disiagakan Hadapi Banjir Susulan
Kepala Dinas PUTR Simalungun, Hotbinson Damanik, mengatakan capaian tersebut masih akan meningkat signifikan hingga akhir tahun. Ia menargetkan realisasi program dapat menembus angka 96 persen.
“Secara keseluruhan realisasi pengerjaan program kita saat ini 65 persen. Tapi kami masih optimis bisa mencapai 95 hingga 96 persen,” ujarnya, baru-baru ini.
Menurutnya, sebagian besar kegiatan saat ini masih berada pada tahap proses pencairan dana APBD. Sementara untuk kegiatan yang bersumber dari Perubahan APBD (P-APBD), pelaksanaan fisik di lapangan masih berjalan dan penyerapan anggaran baru akan terlihat pada akhir Desember.
“Kegiatan APBD banyak yang masih proses pencairan. Kalau P-APBD masih tahap pelaksanaan di lapangan. Penyerapan dananya nanti terlihat di akhir bulan ini,” katanya.
Hotbinson mengakui terdapat sejumlah kendala dalam pelaksanaan proyek, terutama faktor cuaca yang kerap menghambat pekerjaan konstruksi. Meski demikian, ia menegaskan kendala tersebut masih dapat diatasi dan tidak mengganggu target capaian akhir.
Ia juga menjelaskan capaian penyerapan anggaran sekitar 95 persen sejatinya sudah mencerminkan pelaksanaan program yang maksimal. Hal itu disebabkan adanya selisih antara pagu anggaran dan nilai kontrak pekerjaan.
“Misalnya pagu Rp2 miliar, nilai kontraknya Rp1,8 miliar. Selisih itu menjadi Silpa. Jadi kalau penyerapan 95 persen, sebenarnya pengerjaan program di lapangan sudah 100 persen,” ucapnya.
Dibaca Juga : Ratusan Massa Aliansi Masyarakat Bakar Ban di Depan Gerbang Polres Toba, Tuntut Keadilan
Dengan kondisi tersebut, Dinas PUTR Simalungun memastikan seluruh program prioritas infrastruktur tetap berjalan sesuai rencana dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat hingga akhir tahun anggaran 2025.






