Destry Damayanti: BI Punya Peran Strategis dalam Perkuat UMKM Nasional
Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI), Destry Damayanti, menekankan bahwa penguatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan bagian vital dalam strategi pembangunan ekonomi nasional.
Menurutnya, UMKM adalah tulang punggung perekonomian Indonesia yang terbukti tangguh dalam menghadapi berbagai krisis.
“[Saat ini] Indonesia memiliki sekitar 62 juta unit usaha, dan 99 persen di antaranya adalah UMKM. Sejarah mencatat, UMKM mampu menjaga daya tahan ekonomi nasional,” ujar Destry dalam paparannya, Selasa (22/7/2025).
Destry menjelaskan, sektor UMKM menyerap 97 persen tenaga kerja dan berkontribusi sekitar 60 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Ia menilai, sektor ini tidak bisa hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat atau BI semata.
“Diperlukan kolaborasi lintas sektor pemerintah daerah, OJK, akademisi, swasta, dan masyarakat. Ini menyangkut kehidupan ekonomi sebagian besar rakyat Indonesia,” katanya.
Bank Indonesia terus menjalankan kebijakan strategis untuk mendukung UMKM, salah satunya melalui program pembinaan end-to-end yang dilakukan di 46 kantor perwakilan BI di seluruh Indonesia.
Baca juga : Modal Usaha Makin Gede! KUR Bantu Pelaku UMKM Dapat Tambahan Hingga Rp100 Juta
Baca Juga:
“Kami membantu pelaku UMKM memahami dasar-dasar bisnis. Jika masih ada kekurangan, kami sediakan pelatihan dan pengembangan kapasitas (capacity building),” ujar Destry.
Pembinaan ini mencakup peningkatan kualitas produk seperti wastra (kain tradisional) yang dibina bersama para ahli, desainer, hingga pengrajin profesional. BI juga memfasilitasi akses ke bahan baku seperti benang untuk kegiatan pemintalan.
“Tapi tentu semua itu dengan hitungan, dan tidak bisa langsung, harus dibuktikan dulu. Jadi itu yang langsung bisa kita lakukan, termasuk bagaimana mengajari mereka memahami aspek keuangan dan membuat neraca, karena kalau mereka mau masuk ke akses pembiayaan harus seperti itu,” tuturnya.
Untuk memperluas akses pembiayaan, BI mendorong bank-bank nasional agar menyalurkan kredit ke sektor UMKM melalui insentif kebijakan makroprudensial, seperti Kredit Likuiditas Makroprudensial (KLM).
“Bank yang menyalurkan dana ke UMKM akan mendapat kelonggaran, salah satunya tak perlu menempatkan seluruh 9 persen dana di Giro Wajib Minimum (GWM),” kata Destry.
Artikel Terkait
