Dampak Lingkungan Mengkhawatirkan, Warga Danau Toba Diminta Stop Keramba dan Sulangat

Wakil Bupati Toba, Audi Murphy Sitorus, mengimbau warga untuk tidak lagi mengembangkan keramba jaring apung (KJA) dan sulangat di perairan Danau Toba yang berada di wilayah Kabupaten Toba.

Dibaca Juga : KIP Kuliah 2025 Ketahui Batas Penghasilan Orang Tua, Dokumen yang Dibutuhkan, dan Langkah Pendaftaran

Imbauan ini disampaikan sebagai upaya menjaga kelestarian ekosistem Danau Toba dan mematuhi standar lingkungan yang ditetapkan oleh UNESCO sebagai bagian dari Global Geopark Network.

“Sudah beberapa kali Pemkab Toba melakukan penggantian rugi kepada pemilik keramba, tapi setelah dilakukan pembayaran ternyata masih ada saja yang membuat kembali,” kata Murphy, Rabu (28/5/2025).

Ia menegaskan, meskipun tidak semua warga melakukan pelanggaran, upaya sosialisasi dan edukasi tetap diperlukan agar warga memahami bahwa pembangunan keramba dan sulangat dilarang.

Terkait keberadaan sulangat di Desa Meat, Kecamatan Tampahan, yang diketahui masih dimiliki oleh sejumlah warga, Pemkab Toba akan segera melakukan peninjauan dan memberikan sosialisasi secara langsung.

“Pemkab Toba lebih mengutamakan sosialisasi terlebih dulu sebelum dilakukan penertiban. Sulangat sudah harus bersih sebelum Juli 2025 kedatangan UNESCO untuk verifikasi kartu kuning,” ujarnya.

Baca Juga:

DPRD Simalungun Geram: Mantan Koruptor Justru Lolos Jadi Pengawas PDAM Tirta Lihou!

Dibaca Juga : Dari Susur Mimpi ke PTN Impian! Perjuangan Gabriel & Sani Lolos UTBK-SNBT 2025

Keberadaan keramba dan sulangat menjadi salah satu perhatian utama UNESCO dalam proses evaluasi status Geopark Danau Toba yang kini berstatus kartu kuning. Jika tidak segera ditertibkan, bukan tidak mungkin Danau Toba akan dicoret dari daftar Global Geopark Network.

Pemerintah daerah telah mulai melakukan sosialisasi dan pendekatan persuasif sebelum menerapkan sanksi tegas. menyatakan bahwa aturan pembatasan keramba telah ada, tetapi perlu penegakan hukum yang lebih ketat. “Kami akan koordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup untuk memastikan Danau Toba tetap lestari,” tegasnya.

Larangan pengembangan keramba dan sulangat ini diharapkan menjadi langkah awal untuk menyelamatkan Danau Toba. Namun, kesuksesannya bergantung pada sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha untuk menemukan solusi yang berkeadilan.