Bupati Toba Tegaskan: Dana Desa Harus Menyentuh Kebutuhan Warga Secara Langsung

Bupati Toba, Effendi Napitupulu menekankan pentingnya penggunaan dana desa dan dana kelurahan dengan perencanaan matang dan berfokus pada kebutuhan masyarakat, sekaligus menghindari penyimpangan sekecil apapun.

Dibaca Juga : Kejari Medan Ajukan Kasasi atas Vonis 20 Tahun Penjara Notaris Tiromsi dalam Kasus Pembunuhan Suami

“Yang menjadi motor penggerak perubahan di wilayah masing-masing dalam penggunaan dana tersebut adalah kepala desa, lurah, dan camat,” ujar Effendi saat menghadiri sosialisasi yang digelar BPK RI, Senin (27/10/2025).

Effendi mengatakan, pada tahun anggaran 2025 Pemkab Toba menerima Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp86,35 miliar, Dana Desa (DD) Rp173,25 miliar, dan dana kelurahan Rp2,6 miliar yang dialokasikan untuk 231 desa dan 13 kelurahan di 16 kecamatan.

Bupati menekankan, anggaran tersebut harus dikelola hati-hati, tepat sasaran, dan transparan demi kesejahteraan masyarakat.

Effendi juga menyampaikan apresiasi kepada BPK RI yang telah menyelenggarakan sosialisasi untuk menambah pemahaman kepala desa dan lurah terkait pengelolaan keuangan dengan prinsip akuntabilitas, integritas, dan transparansi.

Sementara itu, Anggota Komisi XI DPR RI, Martin Manurung, yang hadir sebagai Keynote Speaker, menegaskan kesalahan penggunaan dana desa biasanya terjadi karena ketidaktahuan, bukan niat sengaja menyalahgunakan.

Baca Juga:

Kebakaran Hebat di Siantar Satu Rumah dan Dua Motor Ludes, Warga Selamat

Dibaca Juga : Penertiban Lahan Eks PTPN II di Dagang Kerawan Berujung Ricuh, Warga Tolak Penggusuran

“Jadikan lah momen sosialisasi ini untuk bertanya, agar ke depan tidak ada kesalahan atau keraguan dalam menjalankan tugas untuk kepentingan masyarakat,” kata Martin.