Bupati Taput Tegaskan Pengelolaan BOSP Wajib Transparan demi Mutu Pendidikan
Bupati Jonius Taripar Hutabarat menegaskan bahwa Kepala Sekolah memiliki peran strategis dalam memastikan tata kelola pendidikan berjalan efektif, tidak hanya pada aspek akademik tetapi juga dalam pengelolaan keuangan sekolah.
Dibaca Juga ; DPRD Simalungun Panggil Dinas Pertanian, Proyek Jalan Cingkes Jadi Sorotan
Ia menekankan bahwa pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) wajib dilakukan secara transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Setiap rupiah yang dikelola harus dapat dipertanggungjawabkan. Perencanaan penggunaan BOSP harus tepat sasaran, terdokumentasi dengan baik, dan terbuka untuk diaudit. Transparansi ini bukan hanya kewajiban administrasi, melainkan komitmen kita mewujudkan pendidikan yang bersih, berkualitas, dan berintegritas,” tegas Bupati.
Hal itu disampaikan Bupati Taput didampingi Plt. Asisten II Setdakab Fajar Gultom serta Kepala BKAD saat memimpin Rapat Pembinaan Kepala Sekolah dalam Pengelolaan Manajemen Pendidikan yang diikuti oleh 33 Kepala Sekolah berbagai jenjang di Taput, bertempat di Aula Martua, Kantor Bupati, Jumat (14/11/2025).
Lebih lanjut, Bupati meminta seluruh Kepala Sekolah memahami secara menyeluruh regulasi terkait pengelolaan BOSP, menyusun rencana kegiatan yang efektif, serta memastikan setiap pengeluaran mendukung peningkatan mutu pendidikan.
Menurutnya, penggunaan anggaran pendidikan yang tertib dan profesional akan berdampak langsung pada kualitas pembelajaran, fasilitas sekolah, dan layanan kepada peserta didik.
Ia juga menekankan pentingnya koordinasi yang erat antara Kepala Sekolah dan Dinas Pendidikan, sehingga seluruh satuan pendidikan dapat bekerja selaras mencapai tujuan pembangunan sektor pendidikan di Kabupaten Tapanuli Utara.
Dibaca Juga : Tipu Pedagang Babi untuk Masuk Polisi, Mantan Anggota Polda Sumut Amori Bate’e Ungkap Penyesalan
Melalui kegiatan pembinaan ini, Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara berharap kapasitas manajerial Kepala Sekolah semakin kuat, integritas pengelolaan anggaran terjaga, dan kualitas layanan pendidikan terus meningkat.






