Kepala BPK RI Sumut Kunjungi Langkat, Bahas Pengelolaan Keuangan Daerah

Bupati Langkat Syah Afandin dan Wakilnya, Tiorita Surbakti, menerima kunjungan supervisi dari Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sumatera Utara, Paula Henry Simatupang. Kunjungan ini menjadi momentum penting dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Menurut Kadis Kominfo Wahyudiarto, dalam pertemuan yang berlangsung di Stabat pada Jumat, Syah Afandin menyampaikan apresiasinya atas kehadiran Kepala BPK Sumut beserta tim. Ia menegaskan bahwa kunjungan ini menjadi motivasi bagi Pemkab Langkat untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah.

Baca Juga: Lima Terdakwa Suap PPPK Langkat Disidang di Tipikor Medan

“Kami berharap dengan supervisi dan arahan dari BPK, Pemkab Langkat dapat mengelola keuangan daerah lebih baik sesuai regulasi. Sehingga, opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang pernah diraih bisa kembali dicapai dan dipertahankan,” ujar Syah Afandin.

Kepala BPK Perwakilan Sumut, Paula Henry Simatupang, menjelaskan bahwa pemeriksaan keuangan dilakukan berdasarkan Peraturan BPK RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN). Pemeriksaan ini bertujuan mengidentifikasi, menganalisis, serta menilai kebenaran, kecermatan, dan keandalan informasi pengelolaan keuangan negara.

Paula juga menekankan bahwa Langkat menjadi daerah pertama yang ia kunjungi setelah kembali bertugas di Sumatera Utara setelah 23 tahun.

Siap Untuk Tampil Lebih Percaya Diri? Kunjungi Website Kami dan Temukan Layanan Salon Terbaik!

Baca Juga:

Kebakaran Hebat di Siantar Satu Rumah dan Dua Motor Ludes, Warga Selamat

Dalam kesempatan itu, ia memberikan gambaran langkah-langkah yang harus dilakukan Pemkab Langkat untuk meraih opini WTP, termasuk memastikan tidak ada pembatasan dalam pemeriksaan, tidak terjadi pelanggaran prinsip akuntansi, serta tidak adanya faktor yang memengaruhi objektivitas laporan keuangan.

Dengan adanya supervisi ini, diharapkan Pemkab Langkat semakin memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah, guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan profesional.