Bobby Nasution Kritik Kecilnya Jatah Dana Pascabencana untuk Sumut
Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution mempertanyakan kepada pemerintah pusat terkait alokasi dana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana untuk Sumut yang dinilai terlalu rendah dibandingkan kebutuhan yang ada.
Hal itu disampaikan Bobby saat mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana bersama Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) di Jakarta.
Bobby menilai terdapat perbedaan signifikan antara alokasi anggaran yang tercantum dalam Rencana Induk (Renduk) dengan kebutuhan pascabencana di Sumut. Bahkan, persentase alokasi dana hanya sekitar 6,91 persen dari total kebutuhan.
“Kami perlu mendapatkan penjelasan mengapa Sumut memperoleh alokasi dana yang sangat kecil,” ujarnya dalam rapat tersebut, Jumat (27/2/2026).
Diketahui, kebutuhan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Sumut mencapai Rp30,56 triliun. Sementara dalam Renduk versi pertama, Sumut hanya mendapatkan alokasi sebesar Rp2,11 triliun atau sekitar 6,91 persen.
Baca juga : Pascabencana, Bupati Masinton Minta TKD di Sumut Tidak Lagi Dipotong
“Apakah ada data kami yang tidak sinkron dengan kementerian atau lembaga? Artinya, masih ada kekurangan sekitar Rp28,45 triliun,” kata Bobby.
Baca Juga:
Menanggapi hal itu, Menko PMK Pratikno mengatakan masukan dari kepala daerah yang wilayahnya terdampak bencana, termasuk Gubernur Sumut, menjadi catatan khusus bagi pihaknya. Ia menyebut Renduk tersebut masih memerlukan pembaruan.
“Apa yang disampaikan Bapak Gubernur Sumut, juga Wagub Aceh dan Sekda Sumbar, menjadi perhatian kami. Renduk ini masih memiliki banyak catatan dan perlu terus diperbarui,” tuturnya.
Meski demikian, Renduk versi pertama tersebut disetujui dengan sejumlah catatan revisi dan akan menjadi pedoman pelaksanaan penanganan pascabencana di Pulau Sumatera hingga tiga tahun ke depan.
“Masukan dari kepala daerah masih kami terima hingga 30 Maret ke depan,” katanya.
Untuk Sumut, sektor infrastruktur menjadi perhatian utama. Sebesar Rp20,92 triliun dibutuhkan untuk merehabilitasi infrastruktur yang terdampak bencana alam pada akhir tahun 2025 lalu.
Artikel Terkait
