Banyak Warga Miskin di Binjai Belum Terima PKH, Kadis Sosial Terancam Diganti
Binjai – Berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), terdapat 41.448 kepala keluarga (KK) atau sekitar 119.924 jiwa yang tercatat sebagai warga miskin di Kota Binjai . Namun kenyataannya, tak semua dari mereka menerima Program Keluarga Harapan (PKH), lantaran penyaluran bantuan dibatasi oleh kuota pusat . Hal ini memicu kekecewaan masyarakat dan sorotan tajam dari Wakil Wali Kota Binjai, Hasanul Jihadi, terhadap kinerja Dinas Sosial .
Baca juga : Chelsea vs Esperance: Duel Hidup-Mati Berebut Tiket 16 Besar Piala Dunia Antarklub
Kondisi makin memanas setelah ditemukan sejumlah kasus pelayanan yang buruk: warga mengeluhkan sikap acuh petugas Dinsos yang enggan membantu proses administrasi PKH, hingga penolakan pengurusan kartu yang rusak atau hilang . Sorotan ini telah menimbulkan tekanan politik. Sebagian pihak mendesak agar Kepala Dinas Sosial (Kadis Sosial) Diganti, mengingat kinerja dan akuntabilitasnya dipertanyakan.
Kepala Dinas Sosial Kota Binjai, Amransyah, menyatakan bahwa penyaluran mengikuti kuota yang ditetapkan pusat, dan bahwa pemutakhiran data terus dilakukan agar lebih tepat sasaran . Namun sejumlah anggota DPRD dan LSM melihat bahwa pemerintah daerah memiliki keleluasaan dalam memperbaiki data penerima, bahkan berwenang melakukan penggantian KPM melalui musyawarah desa/kelurahan .
Dengan tekanan publik yang meningkat dan evaluasi layanan yang masih tertinggal, posisi Kadis Sosial kini berada di ujung tanduk. Pemerintah Kota Binjai harus mengambil keputusan strategis dalam waktu dekat: memperbaiki layanan dan data, atau memilih reshuffle jabatan sebagai respons terhadap aspirasi masyarakat.
Wali Kota Binjai Amir Hamzah angkat bicara terkait banyaknya warga miskin yang belum mendapat bantuan Program Keluarga Harapan (PKH). Dia pun membenarkan adanya pendataan yang salah mengenai kategori penerima PKH.
“Sepertinya ada pendataan yang salah. Soalnya banyak warga yang tidak berhak menerima justru mendapat PKH. Sedangkan warga yang benar-benar membutuhkan justru enggak dapat,” kata Amir saat ditemui usai menghadiri acara peresmian salah satu Toko, Selasa (24/6/2025).
Baca Juga:
Amir meminta Kadis Sosial Binjai, Triyono untuk membereskan masalah ini dalam tempo waktu 6 bulan. Sebab, jika hal ini tidak juga dilakukan maka Amir tak segan-segan akan mengganti Kepala Dinas (Kadis) Sosial Binjai.
Sekretaris Dinas Sosial Binjai Eka Sinuraya menjelaskan pihaknya saat ini sedang bekerja untuk melakukan pendataan warga yang berhak menerima program bantuan PKH.
“Musyawarah sudah dilakukan di 20 kelurahan sebagai upaya pendataan,” ujarnya.
Artikel Terkait
