Banjir Bandang Pahae PMPHI Sumut Kirim Surat ke Menteri LHK
Pusat Monitoring Politik dan Hukum Indonesia (PMPHI) Sumatera Utara (Sumut) menyurati Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup terkait banjir bandang di Pahae Sarulla,Tapanuli Utara (Taput) yang terjadi pada 29 Desember 2024 lalu.
Dibaca Juga : Istri Serka Holmes Ditangkap Diduga Sebagai Otak Pembunuhan Eks Prajurit TNI
“Kami sangat berharap agar pemerintah pusat melalui Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup segera memberikan informasi akibat banjir bandang di Pahae Sarulla 29 Desember 2024 tersebut”, kata Korwil PMPHI Sumut, Drs Gandi ParapatKata Gandi, atas banjir bandang tersebut telah mengakibatkan kerusakan rumah, ratusan hektar persawahan yang akan panen dan ditimbun pasir yang mencapai setengah meter serta ribuan ton kayu bekas penebangan.
Baca Juga:
Banjir bandang tersebut menurut info, lanjut Gandi, akibat bendungan atau kolam buatan PT SNL yang sempat punya izin tapi dicabut oleh Presiden Megawati sekitar tahun 2003.”Saat ini masyarakat Sarulla masih sangat ketakutan akibat info masih ada dua lagi bendungan atau kolam tempat pengawetan kayu yang dipergunakan PT SNL”, katanya.
Untuk membuat ketenangan bagi masyarakat, menurut Gandi diharapkan agar pemerintah melalui Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup melihat langsung apa memang betul ada dua lagi bendungan atau kolam buatan untuk pengawetan kayu sebelum diolah atau produksi.Surat PMPHI Sumut tertanggal 17 Januari 2025 ke Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup itu juga ditembuskan ke Presiden, Gubsu, Bupati Taput, karena sampai saat ini belum ada perhatian/ bantuan pemerintah pusat ke masyarakat Pahae yang mengalami musibah banjir.” Yang paling menakutkan, adanya info akan meledak lagi bendungan karena air masih tetap keruh yg selama ini jernih”, pungkas Gandi Parapat.
Dibaca Juga : Korupsi IMB Balei Merah Putih Mantan GM PT GSD Dihukum 16 Bulan Penjara
Baca Juga:
Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari Kementerian LHK terkait surat PMPHI Sumut. Namun, masyarakat berharap surat ini dapat menjadi pemicu bagi pemerintah untuk lebih serius menangani isu lingkungan yang semakin mendesak di wilayah Sumatera Utara. Banjir bandang di Pahae menjadi pengingat pentingnya sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan organisasi lingkungan dalam menjaga keseimbangan ekosistem demi mencegah bencana di masa depan.
Artikel Terkait
