Bahlil Tegaskan Jokowi dan Iriana Tak Terkait Kapal Nikel di Raja Ampat

Jakarta – Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia, menepis isu yang menyebut Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana Jokowi terlibat dalam kasus kapal pengangkut nikel di kawasan konservasi Raja Ampat, Papua Barat Daya. Dalam konferensi pers, Bahlil menegaskan bahwa tudingan tersebut tidak berdasar dan menyesatkan.

“Saya pastikan itu hoaks. Tidak ada keterlibatan Pak Presiden atau Ibu Negara dalam aktivitas kapal nikel di Raja Ampat. Saya sudah cek langsung, termasuk ke pihak perusahaan yang disebut-sebut,” ujar Bahlil, Selasa (10/6/2025).

Ia menambahkan bahwa pemerintah sangat berhati-hati terhadap investasi yang beroperasi di kawasan konservasi. Menurutnya, tidak mungkin Presiden melibatkan diri dalam praktik yang justru bertentangan dengan komitmen lingkungan pemerintah.

Isu tersebut mencuat di media sosial dan memicu keresahan publik. Namun Bahlil meminta masyarakat untuk tidak langsung percaya pada informasi yang belum diverifikasi. Ia juga menegaskan akan menindak tegas perusahaan yang terbukti melanggar aturan lingkungan, tanpa pandang bulu.

Baca juga : Dikibusi Warga, Dua Pengedar Sabu Ditangkap Saat Hendak Transaksi di Jalan Megawati Binjai

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menepis isu yang mengaitkan mantan Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana dengan kapal pengangkut nikel yang sempat viral, yakni JKW Mahakam dan Dewi Iriana.

Bahlil menegaskan tidak ada hubungan antara kapal-kapal tersebut dengan Presiden atau keluarganya. “Itu tidak benar. Dari mana asalnya informasi seperti itu?” ucapnya saat ditemui di kompleks Istana Kepresidenan, Rabu (11/6/2025), sebagaimana dilansir dari Kompas.

Baca Juga:

Kebakaran Hebat di Siantar Satu Rumah dan Dua Motor Ludes, Warga Selamat

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa izin usaha pertambangan (IUP) di wilayah Raja Ampat bukan diterbitkan pada masa pemerintahan Presiden Jokowi, melainkan jauh sebelumnya, antara tahun 2004 hingga 2006, ketika pemberian izin masih berada di tangan pemerintah daerah.

Dalam upaya menjaga kelestarian wilayah Raja Ampat yang dikenal akan keindahan alamnya, Bahlil menyebutkan bahwa pemerintah telah mencabut empat IUP aktif. Izin yang dicabut berasal dari perusahaan tambang yang beroperasi di sejumlah pulau, yakni:

1. PT Kawei Sejahtera Mining berlokasi di Pulau Kawe.
2. PT Mulia Raymond Perkasa berlokasi id Pulau Batang Pele dan Manyaifun.
3. PT Anugerah Surya Pertama berlokasi di Pulau Manuran.
4. PT Nurham berlokasi di Pulau Yesner, Waigeo Timur.

Sementara itu, data dari Direktorat Perkapalan dan Kepelautan Kementerian Perhubungan menunjukkan bahwa kapal JKW Mahakam dimiliki oleh sejumlah perusahaan pelayaran swasta seperti PT Pelita Samudera Sreeya (PSS), PT Permata Lintas Abadi, PT Sinar Pasifik Lestari, dan PT Glory Ocean Lines.

Faktanya, kapal-kapal tersebut justru lebih banyak beraktivitas di pelabuhan-pelabuhan batu bara di Kalimantan Selatan, Sumatera, dan Sulawesi, bukan di perairan Raja Ampat sebagaimana yang dispekulasikan di media sosial