Angka Stunting Turun, Pemkab Simalungun Kini Prioritaskan 10 Kecamatan Rawan
Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PPKB) Kabupaten Simalungun, Gimrood Sinaga, memaparkan perkembangan terbaru penanganan stunting di wilayah Habonaron do Bona, Kamis (20/11/2025).
Dibaca Juga : Oknum Polisi Aniaya Pengendara Motor, Polda Sumut Jelaskan Rangkaian Kejadiannya
Berdasarkan data Pemantauan Status Gizi (PSG) dan evaluasi lintas sektor, angka stunting di Simalungun tercatat terus menunjukkan tren penurunan signifikan dalam tiga tahun terakhir.
Gimrood menjelaskan, prevalensi stunting hasil PSG turun dari 2,12% pada 2021 menjadi hanya 0,89% pada 2024. Penurunan ini diikuti dengan konsistensi pemantauan di posyandu.
Pada Agustus 2025, dari 47.327 balita yang diukur terdapat 323 anak stunting (0,68%), dan pada September 2025 angka itu kembali turun menjadi 0,67% dari total 48.498 balita.
Meski demikian, Pemerintah Kabupaten Simalungun tetap menyiapkan langkah antisipatif dengan menetapkan 10 kecamatan sebagai lokus prioritas penanganan stunting tahun 2025. Langkah ini dilakukan untuk memastikan penurunan prevalensi berlangsung merata hingga ke tingkat nagori.
Kecamatan-kecamatan yang masuk lokus antara lain Purba, Bandar Huluan, Bandar Masilam, Jorlang Hataran, Tapian Dolok, Bandar, Dolog Masagal, Panei, Hatonduhan, dan Dolok Panribuan. Setiap lokus memiliki sebaran balita stunting berbeda, misalnya Nagori Naga Jaya I di Bandar Huluan mencatat 7 kasus dari 284 balita, sedangkan Bah Bolon di Dolog Masagal mencatat 7 kasus dari 14 balita.
Baca Juga:
Di sisi lain, data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) menunjukkan dinamika berbeda. Prevalensi stunting Simalungun berada pada 28% (2021), turun ke 17,4% (2022), stabil di 17,7% (2023), dan tercatat 26% pada 2024.
Menurut Gimrood, perbedaan metodologi antara SSGI dan PSG membuat angka keduanya tidak dapat dibandingkan secara langsung, namun tetap menjadi referensi penting dalam perumusan kebijakan.
Pemerintah Kabupaten Simalungun menargetkan penurunan stunting secara bertahap sesuai RPJMD 2025–2029. Target prevalensi SSGI ditetapkan 17% pada 2025, lalu turun menjadi 13,8% pada 2029.
Terpisah, Sekda Simalungun Mixnon Andreas Simamora mengatakan bahwa OPD lintas sektor akan bersama-sama mewujudkan target RPJMD 2025-2029.
“Kita ingin memastikan tidak hanya angka yang turun, tetapi juga kualitas pemenuhan gizi dan kesehatan keluarga meningkat,” ujar Mixnon.
Ia mengatakan, upaya percepatan akan dilakukan melalui penguatan posyandu, peningkatan layanan gizi, edukasi keluarga, serta fokus intervensi di nagori dengan kasus stunting yang masih mencolok.
“Berbagai program akan dilakukan beberapa OPD, dari dana desa ada juga. Kita berharap signifikan akan tercapai target stunting, bahkan mungkin kita tekan di bawah target itu,” ujarnya.
Dibaca Juga : DPRD Sumut Megawati Zebua Tetap Tersangka Kasus Penganiayaan Pramugari Wings Air
Dengan berbagai langkah terukur ini, Pemerintah Kabupaten Simalungun optimistis upaya penurunan stunting akan semakin efektif dan berkelanjutan.
Artikel Terkait
