Anggaran PUTR Simalungun Anjlok, DPRD Mendesak Prioritaskan Perbaikan Jalan Rusak
Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kabupaten Simalungun pada tahun 2026 mengalami penurunan tajam. Dari sebelumnya lebih dari Rp200 miliar pada tahun 2025, kini hanya tersisa Rp47 miliar lebih.
Dibaca Juga : Kapolsek Siantar Marihat Sambangi Warga yang Viral karena Tak Terima Bansos, Begini Penjelasannya
Kepala Dinas PUTR Simalungun, Hotbinson Damanik, mengungkapkan hal itu dalam rapat bersama Komisi II DPRD Simalungun di Pematang Raya, Kamis (13/11/2025).
Rapat dipimpin Wakil Ketua Komisi II, Tommy F. Saragih, didampingi Sekretaris Tangkas Silitonga, serta dihadiri anggota komisi lainnya, antara lain Kristok Damanik, Histoni Sijabat, Aprimo Sibarani, Budi Dalimunte, dan Sariadi Saragih.
Hotbinson menjelaskan, dari total anggaran Rp47 miliar tersebut, sekitar Rp28 miliar dialokasikan untuk belanja pegawai. Sisanya dibagi untuk berbagai kegiatan, antara lain pembangunan jalan dengan DBH (Dana Bagi Hasil) sawit di Serapuh, Kecamatan Gunung Malela, sebesar Rp2,9 miliar, pembangunan jalan di Manik Maraja senilai Rp1 miliar, pembangunan balai latihan kerja Rp5 miliar, pemeliharaan jaringan irigasi Rp1 miliar, dan pengelolaan jalan Rp7 miliar.
Menanggapi paparan itu, Aprimo Sibarani meminta agar Dinas PUTR memprioritaskan anggaran untuk perbaikan infrastruktur jalan, karena menjadi keluhan utama masyarakat. “Apakah anggaran Rp7 miliar lebih untuk jalan tersebut tidak bisa ditambah lagi?” tanya Aprimo dalam rapat.
Senada, Budi Dalimunte menyarankan agar dana pembangunan jalan difokuskan pada pemeliharaan rutin, mengingat kondisi keuangan daerah yang terbatas.
Baca Juga:
Menjawab usulan itu, Hotbinson menegaskan bahwa penambahan anggaran berada di bawah kewenangan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). “Kalau soal tambahan anggaran, itu domain TAPD,” ujarnya.
Usai rapat, Hotbinson menjelaskan kepada wartawan bahwa penyebab utama berkurangnya anggaran PUTR tahun 2026 adalah tidak adanya Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pemerintah pusat.
“Tahun depan kami tidak dapat DAK, sehingga anggaran hanya Rp47 miliar lebih. Dari itu, Rp28 miliar digunakan untuk gaji pegawai,” katanya.
Dibaca Juga : BI Resmikan 30 UMKM Unggulan Simalungun, Siap Dongkrak Ekonomi Daerah
Penurunan anggaran ini dikhawatirkan berdampak pada terhambatnya perbaikan dan pemeliharaan infrastruktur jalan di berbagai kecamatan di Simalungun, persoalan yang selama ini menjadi perhatian utama masyarakat dan DPRD.
Artikel Terkait
