Beranda AKTUAL Tak Naikkan BBM Subsidi, Pemerintah Hadapi Ancaman Krisis Fiskal

Tak Naikkan BBM Subsidi, Pemerintah Hadapi Ancaman Krisis Fiskal

Oleh dwi - April 10, 2026, 3:41 pm

Kebijakan pemerintah untuk tidak menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi hingga akhir 2026 seperti pisau bermata dua. Di satu sisi langkah ini menjadi penyelamat daya beli, namun di sisi lain berisiko memicu krisis fiskal akibat beban subsidi yang membengkak.

Pengamat Ekonomi dari Universitas Islam Sumatera Utara (UISU), Gunawan Benjamin, menyoroti adanya kesenjangan yang lebar antara asumsi anggaran dengan realitas pasar global saat ini.

Gunawan berpendapat mempertahankan harga BBM subsidi memiliki nilai positif yang signifikan terhadap stabilitas makroekonomi domestik, terutama jika dibandingkan dengan negara lain yang sudah melakukan penyesuaian harga. Tapi optimisme ini dibayangi oleh risiko besar pada APBN.

Gunawan mengatakan pemerintah kini menanggung beban subsidi dari dua arah sekaligus (double hit), yaitu saat ini harga minyak mentah global berada di rentang 90 Dolar AS hingga 115 Dolar AS per barel, jauh melampaui asumsi Indonesia Crude Price (ICP) di APBN yang hanya dipatok di kisaran 70 Dolar AS per barel.

Kemudian, mata uang Garuda yang sudah menyentuh kisaran Rp17.000 per Dolar AS memperberat biaya impor BBM yang harus dibayar pemerintah.

“Ini pertaruhan sulit dan dilematis. Menahan harga memang menunda tekanan ekonomi sesaat, namun dampaknya bisa membuat Rupiah terus melemah dan berpotensi memicu krisis yang lebih signifikan nantinya,” kata Gunawan, Kamis (9/4/2026).

Ia menilai keputusan Menteri Keuangan (Menkeu) saat ini sangat bergantung pada dinamika geopolitik di Timur Tengah yang sangat volatil. Konflik yang belum mereda berpeluang besar terus mengerek harga minyak dan memperkuat posisi Dolar AS.

Gunawan menyarankan agar pemerintah tetap memiliki skenario atau opsi untuk menaikkan harga BBM jika kondisi melampaui batas psikologis, seperti harga minyak dunia terus beranjak naik di atas level saat ini dan kurs rupiah mulai ditransaksikan di atas Rp17.500 per Dolar AS.

“Pemerintah sebaiknya tetap memiliki opsi untuk menaikkan harga BBM. Dinamika di Timur Tengah bisa menciptakan volatilitas yang tidak terduga, dan APBN butuh ruang napas jika tekanan eksternal sudah tidak terbendung lagi,” ucapnya.