Geram Jalan Rusak Tak Kunjung Diperbaiki, Warga Bahorok Blokir Akses ke Bukit Lawang
Warga Dusun Pasar Rodi, Desa Empus, Kecamatan Bahorok, Kabupaten Langkat memblokir jalan, Rabu (8/4/2026). Aksi ini dipicu lantaran kondisi jalan rusak parah yang tak kunjung diperbaiki.
Dibaca Juga : Sepekan Guncang Binjai! Polisi Bongkar 6 Kasus Narkotika Sekaligus
Dalam aksi tersebut, warga menutup akses jalan menggunakan kayu, papan, broti, galon minuman, serta ban mobil bekas. Jalan yang diblokir merupakan jalur utama menuju kawasan wisata Bukit Lawang.
Warga mengeluhkan kondisi jalan yang saat musim kemarau menimbulkan debu tebal, sementara saat hujan berubah menjadi becek dan licin. Selain mengganggu aktivitas sehari-hari, kerusakan jalan juga kerap menyebabkan kecelakaan lalu lintas bagi para pengguna jalan.
Dalam aksinya, warga mendesak Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution untuk menepati janji perbaikan jalan yang sebelumnya disampaikan saat kunjungan kerja pada 2025 lalu.
“Kami hanya menuntut janji Gubernur Sumatera Utara yang mengatakan jalan ini akan diperbaiki pada Februari 2026. Namun hingga sekarang belum ada realisasi,” ujar salah seorang pengunjukrasa.
Warga juga meminta agar dilakukan penyiraman jalan secara rutin sebanyak empat kali sehari guna mengurangi debu dan material batu yang beterbangan sebelum dilakukan pengaspalan.
Menanggapi aksi tersebut, Wakil Bupati Langkat, Tiorita Br Surbakti, turun langsung menemui warga. Ia menyampaikan perbaikan jalan merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
Meski demikian, Pemerintah Kabupaten Langkat, lanjutnya, terus berkoordinasi dengan pihak provinsi agar pengaspalan jalan segera direalisasikan.
“Pemerintah Kabupaten Langkat terus berupaya dan berkoordinasi agar pengaspalan hotmix dapat dilakukan. Kami targetkan pengerjaan bisa dimulai pada Juni 2026,” ucapnya.
Dibaca Juga : Kemendikdasmen Bongkar 13 Pelanggaran TKA SMP 2026, Live Streaming hingga Pengawas Ketahuan Merokok!
Setelah dilakukan dialog, situasi berangsur kondusif meski warga tetap berharap adanya bukti nyata dari pemerintah terkait perbaikan jalan tersebut.






