Masalah Akses dan Validasi Jadi Keluhan Kreator Edukasi soal KIP Kuliah 2026
Proses pendaftaran Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah 2026 dinilai cukup mudah secara teknis karena dilakukan secara online. Namun di lapangan, berbagai tantangan masih dihadapi calon pendaftar, mulai dari keterbatasan akses informasi, gawai yang belum memadai, hingga persoalan validasi data ekonomi.
Hal itu disampaikan kreator edukasi isu sosial dan pendidikan, Ade Indah Hutasoit. Menurutnya, banyak siswa di wilayah terpencil kesulitan mendapatkan informasi tentang KIP Kuliah.
“Contohnya teman-teman dari kawasan 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar), seperti di NTT. Banyak siswa kelas 12 di sana yang bahkan tidak mendapatkan informasi soal tahapan pendaftaran KIP Kuliah,” ujarnya, Selasa (7/4/2026).
Akibatnya, tidak sedikit calon pendaftar yang melewatkan tahapan penting seperti sinkronisasi akun Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB) dengan akun KIP Kuliah, dan baru menyadarinya setelah masa sinkronisasi berakhir. Hal ini memunculkan kebingungan, terutama terkait apakah mereka masih bisa terdata sebagai calon penerima bantuan.
Sebagai salah satu alumni penerima beasiswa KIP Kuliah, Ade menyebut hingga kini hal tersebut masih menjadi perdebatan. Sebab ada juga kreator lain yang menyebut calon penerima manfaat dapat melakukan finalisasi SNBP/SNBT terlebih dahulu, kemudian sinkronisasi KIP Kuliah.
Baca juga : KIP Kuliah 2026 Resmi Dibuka! Ini Syarat, Cara Daftar, dan Tips Lolosnya
“Tapi berdasarkan pengalamanku dan angkatan sebelumnya, sebaiknya sinkronisasi dilakukan terlebih dahulu sebelum finalisasi, karena proses sinkronisasi itu artinya kita mengirimkan data sekaligus pengajuan KIP Kuliah ke kampus tujuan. Belum ada informasi mutlak dari sistem, tapi aku cukup khawatir bagi yang sudah terlanjur finalisasi tanpa sinkronisasi,” tuturnya.
Baca Juga:
Selain akses informasi, persoalan validasi data ekonomi juga menjadi tantangan besar. Penentuan desil sebagai indikator kelayakan penerima dinilai belum sepenuhnya mencerminkan kondisi nyata di lapangan.
“Tahun ini penerima KIP Kuliah diprioritaskan maksimal desil 4, dan ini jadi keluhan paling sering. Banyak keluarga yang secara ekonomi pas-pasan, tapi justru masuk desil tinggi, bahkan sampai desil 6,” ucap Ade.
Ia sendiri juga kerap menemukan kasus-kasus seperti itu saat membantu teman-temannya mendaftar akun KIP.
“Di bagian data ekonomi, kita diminta mengunggah foto rumah. Ironisnya, rumah yang sangat sederhana pun kadang tetap mendapat desil tinggi. Kalau sistem desil terlalu menentukan tanpa melihat kondisi nyata di lapangan, menurutku risiko bantuan tidak tepat sasaran jadi besar,” katanya.
Baca juga : Kuliah Gratis untuk Putra-Putri Batu Bara, Ini Syaratnya
Pengurusan dokumen seperti Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) juga kerap menjadi hambatan, terutama ketika dukungan dari pemerintah setempat belum optimal. Di beberapa kasus, siswa justru dipersulit dalam pengurusan dokumen, serta diarahkan ke dinas sosial tanpa solusi jelas.
Faktor lain yang turut mempengaruhi adalah dukungan dari keluarga. Tidak sedikit orang tua yang enggan terlibat dalam proses administrasi, seperti pengambilan foto keluarga untuk persyaratan.
“Alasannya macam-macam, gengsi, malu atau memang tidak terlalu berharap anaknya kuliah dan lebih memilih langsung bekerja,” ujar Ade.
Supaya peluang lolos lebih besar, Ade menyarankan agar calon pendaftar mengisi data-data terkait ekonominya secara jujur, melengkapi dokumen sejak awal sehingga tidak terburu-buru, serta aktif mencari informasi agar tidak tertinggal dalam setiap tahapan pendaftaran. “Pastikan sinkronisasi akun tidak terlewat. Aktif cari informasi, jangan hanya menunggu sekolah,” tuturnya.
Artikel Terkait
