Kinerja APBD Asahan 2025 Menguat, Realisasi Hampir Sesuai Target
Kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Asahan sepanjang tahun anggaran 2025 menunjukkan capaian yang cukup positif. Realisasi pendapatan daerah tercatat mendekati target yang telah ditetapkan, meski masih menyisakan selisih.
Capaian itu disampaikan Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin pada saat rapat paripurna DPRD Kabupaten Asahan dalam rangka penyampaian Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati Asahan tahun 2025, Senin (30/3/2026).
Dikatakan Taufik, target pendapatan daerah Kabupaten Asahan tahun 2025 dipatok sebesar Rp1,97 triliun. Dari jumlah tersebut, realisasi yang berhasil dicapai mencapai Rp1,90 triliun atau sekitar 96,72 persen.
Pendapatan daerah sebagian besar bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang menjadi tulang punggung pembiayaan pembangunan di wilayah tersebut.
“Di sisi lain, belanja daerah juga menunjukkan serapan anggaran yang tinggi. Dari total anggaran belanja sebesar Rp2,04 triliun, realisasi mencapai Rp1,92 triliun atau sekitar 94,22 persen,” ujar Taufik.
Baca juga : Fraksi Simalungun Madani Kritik Penurunan APBD 2026, Pemkab Diminta Bertindak Cepat
Belanja tersebut mencakup berbagai sektor mulai dari belanja operasional, belanja modal, belanja tidak terduga, hingga belanja transfer. Tingginya realisasi ini menunjukkan upaya pemerintah daerah dalam mendorong pembangunan dan pelayanan publik tetap berjalan optimal.
Baca Juga:
“Pada sektor pembiayaan daerah, capaian bahkan melampaui target. Dari target sebesar Rp69,26 miliar, realisasi mencapai Rp69,27 miliar atau sekitar 100,02 persen,” ucapnya.
Capaian ini mengindikasikan pengelolaan pembiayaan daerah yang cukup efektif, terutama dalam menjaga keseimbangan antara pendapatan dan belanja.
Secara keseluruhan, kinerja APBD Kabupaten Asahan tahun 2025 dinilai cukup solid dengan tingkat realisasi yang tinggi di hampir seluruh komponen utama. Hal ini menjadi indikator positif bagi stabilitas fiskal daerah serta keberlanjutan program pembangunan ke depan.
Pemerintah daerah diharapkan dapat terus meningkatkan optimalisasi pendapatan, khususnya dari sektor PAD, serta menjaga efisiensi belanja agar manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Artikel Terkait
