Pasar Murah Pemko Medan Disorot, Pengawasan Diminta Lebih Ketat
Anggota Komisi IV DPRD Kota Medan, Ahmad Afandi Harahap, mendesak Pemerintah Kota (Pemko) Medan untuk memperketat pengawasan pelaksanaan program pasar murah selama Ramadan dan Idulfitri.
Menurutnya, lemahnya pengawasan selama ini membuka celah bagi oknum tertentu untuk mengambil keuntungan, sehingga masyarakat yang benar-benar membutuhkan tidak mendapatkan bahan pangan.
Ia mengatakan fenomena cepat habisnya sembilan bahan pokok pada program Pasar Murah hampir selalu terjadi setiap tahun. Kondisi tersebut menimbulkan kecurigaan adanya praktik tidak sehat di lapangan yang merugikan masyarakat.
“Sering kali bahan pokok sudah habis padahal masih siang hari. Ini bukan hal baru dan terus berulang. Artinya, pengawasan di lapangan masih lemah dan memberi peluang bagi individu tertentu melakukan eksploitasi,” ujarnya, Senin (16/2/2026).
Ia menekankan jika ditemukan kecurangan yang melibatkan aparat di tingkat kecamatan, kelurahan, hingga lingkungan, maka harus diberikan sanksi tegas. Langkah ini dinilai penting untuk menciptakan efek jera dan mencegah praktik serupa terulang.
Baca juga : 151 Kelurahan Kebagian Pasar Murah, Pemko Medan Anggarkan Rp4 Miliar
“Jika ada camat, lurah, atau kepala lingkungan yang terbukti melakukan kecurangan, harus ditindak tegas. Ini penting agar ada efek jera dan menjadi pelajaran bagi pihak lain,” katanya.
Baca Juga:
Selain distribusi, politisi Partai Demokrat itu juga menyoroti persoalan takaran. Ia meminta pemerintah memastikan timbangan bahan pokok yang dijual benar dan tidak dikurangi.
“Masalah timbangan juga harus dipantau. Jangan sampai ada pengurangan takaran. Program ini dibuat untuk membantu masyarakat, bukan untuk mengeksploitasi mereka,” ucapnya.
Ia menilai pengawasan ketat menjadi kunci agar program Pasar Murah benar-benar tepat sasaran dan mampu menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah. Ia juga berharap Wali Kota Rico Tri Putra Bayu Waas dapat memastikan program tersebut berjalan transparan dan adil.
“Program ini sangat dinanti masyarakat setiap tahun. Karena itu, pengawasan harus maksimal agar manfaatnya dirasakan oleh warga yang membutuhkan,” tuturnya.
Artikel Terkait
