Driver Bajaj Online Adukan Masalah Regulasi ke Gubernur Sumut
Ratusan Driver Bajaj Online di Kota Medan melakukan aksi unjuk rasa (unras) di Kantor Gubernur Sumatera Utara (Sumut) pada Kamis (12/2/2026) siang. Para driver mengadukan nasib mereka yang belum memiliki regulasi yang jelas dari pihak aplikator.
Pimpinan Aksi, Putra Rimba mengatakan pihaknya ingin Gubernur Sumut mengetahui kondisi dari para driver Bajaj online saat ini yang belum memiliki payung hukum dalam pekerjaannya.
“Kami dari kumpulan driver bajaj medan datang ke Kantor Gubernur hari ini untuk mengadukan perihal tidak ada kejelasannya payung hukum atau regulasi kami dari aplikator (Maxride),” ujarnya kepada Wartawan.
Putra mengatakan dengan tidak adanya regulasi yang menaungi mereka, para driver mendapati kesulitan dalam menetapkan tarif di lapangan. Terlebih tidak adanya rambu yang bisa dipedomani dalam bekerja.
“Ya karena belum adanya kejelasan regulasi kami ini, selama ini kami tidak ada ketentuan dalam menetapkan tarif, itu kendalanya. Terus banyak kebijakan yang menyusahkan driver,” ucapnya.
Baca juga : Menaker Tegaskan Gubernur Wajib Tetapkan UMP 2026 Paling Lambat 24 Desember
Pria yang juga merupakan Ketua Generasi Bajaj Reborn (GBR) tersebut mengatakan selama ini aplikator belum bisa memberikan kejelasan meski sudah diminta berkali-kali oleh para driver.
Baca Juga:
“Sudah tiga kali kami mengadukan seperti ini, tapi dari pihak aplikator ya belum bisa memberi kejelasan juga, hanya bilang akan diproses. Aksi hari ini yang terbesar kami buat, kalau tidak jelas juga akan kami buat lebih besar lagi,” tuturnya.
Para driver Bajaj pun di tengah aksinya berhasil menemui perwakilan Pemprov Sumut diantaranya Dinas Perhubungan Sumut, Disnaker Sumut, Biro Hukum dan Biro Kesra Setdaprov Sumut. Putra mengatakan Pemprov berjanji akan membantu aspirasi dari para driver.
“Mereka berjanji akan menyelesaikan masalah secepatnya, dan berjanji dalam penyusunan regulasi nanti pihak driver juga akan dilibatkan,” ucapnya.
Artikel Terkait
