KPK Tetapkan Kepala KPP Madya Banjarmasin Tersangka Suap Restitusi Pajak Rp1,5 Miliar
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan Kepala KPP Madya Banjarmasin, Mulyono (MLY), sebagai tersangka dalam kasus suap pengurusan restitusi pajak. Dalam perkara ini, KPK mengungkap adanya kode khusus “uang apresiasi” yang digunakan untuk meminta imbalan kepada wajib pajak.
Dibaca Juga : Pemko Binjai Siap Fasilitasi Uji Kompetensi Wartawan 2026, Dorong Profesionalisme Pers
Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menjelaskan bahwa kode tersebut disampaikan Mulyono saat bertemu dengan Venasius Jenarus Genggor alias Venzo (VNZ), Manajer Keuangan PT Buana Karya Bhakti (BKB).
“MLY menyampaikan kepada VNZ bahwa permohonan restitusi PPN PT BKB bisa dikabulkan dengan menyinggung adanya uang apresiasi,” ujar Asep dalam konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Kamis (5/2/2026).
Disepakati Suap Rp 1,5 Miliar Permintaan tersebut kemudian disetujui oleh Venzo, dengan kesepakatan total uang suap sebesar Rp 1,5 miliar. Dari jumlah itu, Mulyono menerima bagian terbesar.
“Untuk MLY, VNZ menyerahkan uang sebesar Rp 800 juta yang dibungkus dalam kardus dan diserahkan di area parkir salah satu hotel di Banjarmasin,” ungkap Asep.
Selain Mulyono, KPK juga mengungkap adanya pembagian uang suap kepada pihak lain yang terlibat dalam pengurusan restitusi pajak tersebut.
Baca Juga:
Pembagian Uang Suap Dalam konstruksi perkara, uang Rp 1,5 miliar tersebut dibagi sebagai berikut:
- Mulyono (MLY) menerima Rp 800 juta
- Dian Jaga Demega, Tim Pemeriksa KPP Madya Banjarmasin, menerima Rp 200 juta
- Venasius Jenarus Genggor (VNZ) selaku perwakilan PT BKB menerima Rp 500 juta
Ketiga pihak tersebut diamankan KPK dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang digelar pada Rabu (4/2/2026).
Resmi Ditahan di Rutan KPK
KPK menyatakan ketiganya telah ditetapkan sebagai tersangka dan langsung dilakukan penahanan di Rumah Tahanan KPK untuk kepentingan penyidikan lebih lanjut.
Kasus ini menambah daftar praktik korupsi di sektor perpajakan, khususnya dalam proses restitusi pajak yang kerap dinilai rawan penyalahgunaan kewenangan.
Dibaca Juga : Rehabilitasi SD di Deli Serdang Rampung, Wabup dan Anggota DPR RI Resmikan Sekolah Layak Belajar
KPK menegaskan akan terus mendalami aliran dana serta membuka kemungkinan adanya pihak lain yang turut terlibat dalam perkara tersebut.
Artikel Terkait
