Ikuti Arahan Pemerintah Pusat, Pemkab Deli Serdang Tetapkan Kebijakan Upah Minimum

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Deli Serdang menegaskan komitmennya untuk melaksanakan kebijakan penetapan upah minimum sesuai arahan pemerintah pusat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Komitmen tersebut disampaikan Wakil Bupati (Wabup) Deli Serdang, Lom Lom Suwondo usai mengikuti Sosialisasi Kebijakan Penetapan Upah Minimum Tahun 2026 bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, yang digelar secara virtual di Ruang Rapat Lantai II Kantor Bupati Deli Serdang, Rabu (17/12/2025).

Wabup Lom Lom Suwondo menyampaikan penetapan upah minimum merupakan instrumen penting dalam meningkatkan kesejahteraan pekerja sekaligus menjaga iklim investasi dan keberlangsungan dunia usaha di daerah.

“Diharapkan pemerintah daerah memiliki pedoman yang jelas dalam proses penyusunan dan penetapan upah minimum, sehingga kebijakan yang diambil mampu mendukung pertumbuhan ekonomi daerah serta menciptakan hubungan industrial yang harmonis dan kondusif di Kabupaten Deli Serdang,” ujarnya.

Baca Juga : Pemkab Deli Serdang Terima Bantuan Penanganan Bencana dari Kementan dan Bapanas

Dalam sosialisasi tersebut, Mendagri Tito Karnavian menegaskan penetapan upah minimum harus mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan dengan tetap memperhatikan kondisi ekonomi daerah, tingkat inflasi, pertumbuhan ekonomi, serta daya beli masyarakat.

Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Prof Yassierli,L menekankan kebijakan upah minimum harus disusun secara hati-hati dan berbasis data.

Baca Juga:

Dinas PUTR Binjai Tingkatkan Infrastruktur Drainase untuk Antisipasi Banjir

Menurutnya, upah minimum tidak hanya berfungsi sebagai jaring pengaman bagi pekerja, tetapi juga harus mampu menjaga keberlangsungan usaha serta mendorong penciptaan lapangan kerja.

“Penetapan upah minimum harus mencerminkan prinsip keadilan dan kepastian hukum, serta mempertimbangkan produktivitas dan kondisi perekonomian daerah, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan pekerja tanpa menghambat pertumbuhan dunia usaha,” kata Menaker dalam daring itu.

Dalam rapat tersebut juga disampaikan pemerintah daerah wajib mengusulkan besaran upah minimum di wilayah masing-masing paling lambat 24 Desember 2025.

Penghitungan upah minimum dilakukan Dewan Pengupahan sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan.