Kejari Dapat Apresiasi HMI Usai Tangani 15 Kasus Selama 2025
Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Medan mengapresiasi kinerja Kejaksaan Negeri (Kejari) Medan yang telah menangani 15 kasus tindak pidana korupsi (tipikor) sepanjang tahun 2025.
“Penyidikan 15 kasus korupsi sepanjang 2025, termasuk dugaan korupsi revitalisasi Lapangan Merdeka Medan, menunjukkan bahwa Kejari Medan tidak memilih berjalan di jalur aman,” kata Ketua Bidang Pembangunan Demokrasi dan Politik HMI Medan, Ilham Panggabean, melalui keterangan tertulis, Kamis (11/12/2025).
Ilham mengatakan penanganan korupsi selalu sarat risiko politik. Namun, sikap kehati-hatian yang ditegaskan Kepala Kejari Medan, Fajar Syah Putra, menunjukkan upaya menjaga kualitas proses di atas kepentingan wacana publik.
“Ini bukan pekerjaan populer, melainkan pekerjaan yang membutuhkan keteguhan sikap, dan untuk itu layak diapresiasi. Ini juga menunjukkan bahwa Kejari Medan bukan sekadar bekerja di ruang tertutup, tetapi mengedepankan pendekatan yang lebih hati-hati, terukur, dan bertanggung jawab dalam menangani perkara-perkara strategis,” ujarnya.
Menurut Ilham, laporan data penyidikan kasus korupsi tersebut bukan sekadar deretan angka, tetapi potret arah baru penegakan hukum di tingkat lokal yang patut dicermati dengan saksama.
“Capaian Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dalam jumlah besar turut memperlihatkan bahwa kerja Kejari Medan berdampak nyata bagi negara. Pemulihan kerugian negara adalah prestasi administratif dan bentuk konkret hadirnya hukum sebagai instrumen keadilan,” tuturnya.
Baca juga : Usut Lima Kasus Korupsi, Kejari Deli Serdang Hentikan Tiga Laporan akibat Minim Bukti
Baca Juga:
Di tengah kegelisahan masyarakat terhadap praktik korupsi, bagi Ilham, pemulihan kerugian keuangan negara menjadi pertanda bahwa mekanisme hukum masih dapat memulihkan kepercayaan publik.
“Kejari Medan juga memberi perhatian pada dimensi preventif melalui berbagai kegiatan edukasi hukum, penyuluhan, dan penangkapan buronan. Upaya ini menunjukkan pandangan yang lebih luas. Penegakan hukum tidak hanya terlihat dari jumlah perkara yang ditindak, tetapi juga dari seberapa jauh masyarakat diberdayakan memahami proses hukum. Sisi inilah yang sering luput dari pemberitaan media, padahal hal ini menjadi fondasi jangka panjang bagi tata kelola hukum yang sehat,” ucapnya.
Pihaknya berpandangan bahwa capaian tersebut merupakan modal penting untuk penguatan institusi hukum. Menurut Ilham, apresiasi ini bukan pujian berlebihan, melainkan pengakuan atas konsistensi kerja yang tidak larut dalam dinamika politik jangka pendek.
“Penegakan hukum menuntut keberanian sekaligus ketelitian serta ketegasan yang dibarengi kecermatan. Dalam kerangka itulah, paparan Kepala Kejari Medan patut dilihat sebagai sinyal positif bagi iklim penegakan hukum di kota ini,” ujarnya.
Ilham menegaskan bahwa apresiasi selalu berjalan berdampingan dengan fungsi kontrol. Ia meminta transparansi dan akuntabilitas terus diperkuat, terutama terkait perkara-perkara strategis yang menyangkut kepentingan publik.
“HMI Medan akan tetap berdiri sebagai mitra kritis mengawal, menilai, dan mengingatkan demi memastikan penegakan hukum yang tegas serta berintegritas benar-benar menjadi fondasi demokrasi yang sehat di Kota Medan,” tuturnya mengakhiri.
Artikel Terkait
