DPRD Sumut Dorong Pemerintah Stabilkan Pangan dan Distribusi LPG Subsidi
Anggota Komisi B (Bidang Perekonomian) DPRD Sumatera Utara (Sumut), Muniruddin Ritonga, mendesak pemerintah untuk segera menangani stabilitas kebutuhan pangan serta ketersediaan gas LPG 3 kilogram bersubsidi di Sumut.
Desakan itu disampaikan Munir menyusul banyaknya keluhan masyarakat, khususnya di wilayah yang terdampak bencana longsor dan banjir, meliputi Kabupaten Tapanuli Selatan, Mandailing Natal, Tapanuli Tengah, Kota Sibolga, hingga Kota Medan, yang kesulitan mendapatkan kebutuhan pokok dan gas LPG subsidi.
“Kita sangat mendesak pemerintah untuk cepat turun tangan mengatasi stabilitas pangan, khususnya kebutuhan utama masyarakat seperti gas LPG bersubsidi, BBM, dan lainnya,” ujar Munir, Selasa (2/12/2025).
Menurut Ketua Lembaga Perlindungan Anak Sumut itu, persoalan kebutuhan pangan merupakan faktor prioritas, terlebih bagi masyarakat yang terdampak bencana alam.
“Pangan adalah kebutuhan utama, jadi pemerintah harus menjamin stabilitasnya. Begitu juga dengan gas LPG. Kita ingin masyarakat dipastikan aman di sektor itu terlebih dahulu, karena ini menjadi energi untuk bertahan hidup, khususnya bagi anak-anak,” ucap politisi PKB tersebut.
Berdasarkan temuan di wilayah Tapanuli Bagian Selatan (Tabagsel), Munir mengatakan masyarakat kerap mengeluhkan sulitnya memperoleh kebutuhan pokok. Hal itu diduga akibat terputusnya akses distribusi imbas bencana, sehingga jalur logistik menjadi terganggu.
Baca juga : Pemerintah Siapkan Kebijakan Satu Harga untuk LPG 3 Kg
“Kita menerima keluhan dari ratusan warga Tabagsel. Mereka berharap bantuan dari pemerintah bisa tersalurkan, namun sampai sekarang masih banyak yang belum menerima. Bahkan ketika mereka ingin membeli bahan makanan pun sudah sangat sulit karena akses yang terbatas,” ujarnya.
Beberapa kebutuhan yang banyak dikeluhkan meliputi beras, minyak goreng, bawang, cabai merah, telur, mi instan, hingga kebutuhan BBM dan gas LPG subsidi.
“BBM untuk kendaraan dan gas LPG subsidi sangat sulit didapatkan. Kondisi di lapangan sangat memprihatinkan. Masyarakat ingin memasak untuk bertahan hidup saja susah,” katanya.
Munir menegaskan, kehadiran pemerintah sangat dibutuhkan, mengingat banyak korban bencana sudah kehilangan harta benda dan masih harus mengungsi di posko-posko penampungan di wilayah Tabagsel.
“Masyarakat sudah tidak punya apa-apa. Mereka hanya berharap kebutuhannya dibantu dan dijamin pemerintah. Jadi kita minta bantuan pemerintah terus turun dan bisa segera didistribusikan,” ucapnya lagi.
Ia juga berharap persoalan stabilitas pangan dan ketersediaan BBM subsidi dapat dituntaskan sesingkat-singkatnya, agar masyarakat di pengungsian memiliki semangat baru untuk bangkit.
“Kita berharap ini segera teratasi, supaya warga yang berada di pengungsian bisa pulang dengan semangat menghadapi musibah ini,” tutur Munir.






