Trump Janjikan Insentif Rp16 Juta per Bayi, Langkah Berani Atasi Krisis Kelahiran AS
Presiden Amerika Serikat Donald Trump tengah mendorong kebijakan pronatalis besar-besaran guna meningkatkan angka kelahiran yang terus menurun sejak 2007. Pemerintahannya menawarkan sejumlah insentif, termasuk pemberian dana sekitar US$1.000 (Rp16,6 juta) bagi setiap bayi yang lahir dalam periode tertentu.
Dibaca Juga : Pohon Terang Pematangsiantar Resmi Menyala, Kota Bersinar Sambut Natal 2025 dan Tahun Baru 2026
Pada Oktober lalu, Gedung Putih mengumumkan aturan yang memperluas akses dan menurunkan biaya perawatan in vitro fertilization (IVF). Kebijakan ini hadir di tengah penurunan kelahiran rata-rata 2% per tahun antara 2015–2020, menurut CDC.
Trump bahkan menyebut dirinya ‘fertilization president’ saat mempromosikan One Big Beautiful Bill Act, undang-undang yang disahkan Juli lalu dan menjadi pilar utama agenda pronatalisnya. Melalui UU ini, persyaratan Medicaid untuk layanan persalinan dipermudah—program yang saat ini membiayai lebih dari 40% kelahiran di AS.
Slogan ‘lebih banyak bayi’ pun digencarkan di lingkup pemerintahan federal. Wakil Presiden JD Vance sejak awal masa jabatannya juga vokal mendorong peningkatan angka kelahiran serta mengkritik fenomena child-free.
UU tersebut turut memberikan diskon obat-obatan IVF melalui situs TrumpRx.gov, sekaligus meluncurkan skema yang disebut “Rekening Trump”. Dalam program itu, setiap bayi warga AS yang lahir antara 31 Desember 2024 hingga 1 Januari 2029 otomatis mendapatkan tabungan awal US$1.000.
Orang tua dapat menambah dana hingga US$5.000 per tahun, sementara pemberi kerja boleh menyumbang hingga US$2.500. Namun dana tabungan ini baru bisa ditarik ketika anak mencapai usia 18 tahun.
Baca Juga:
Di sisi lain, UU tersebut memangkas sejumlah program sosial penting. Pemerintah memotong anggaran dan membekukan perekrutan untuk Head Start, layanan pendidikan dan daycare bagi keluarga berpenghasilan rendah. Pendanaan untuk program bantuan pangan nasional juga ditekan, padahal sekitar 40% penerimanya pada 2023 adalah anak-anak.
Pemerintah juga menghentikan pendanaan Medicaid untuk Planned Parenthood selama satu tahun karena lembaga itu menyediakan layanan aborsi. Akibatnya, sekitar 50 klinik tutup sejak awal 2025, berdampak pada akses layanan seperti skrining kanker payudara, perawatan kehamilan dini, dan pemeriksaan kesehatan perempuan.
Sejumlah kelompok advokasi menilai kebijakan pronatalis Trump justru bertolak belakang dengan pemangkasan program yang krusial untuk kesejahteraan keluarga. Mereka juga menyoroti bias kebijakan terhadap keluarga LGBTQ+, merujuk pada dokumen Project 2025 yang menyatakan bahwa anak idealnya dibesarkan dalam ‘perkawinan heteroseksual yang utuh.’
Dibaca Juga : Harga BBM Pertamina Resmi Naik 1 Desember 2025, Konsumen Mulai Hitung Dampaknya
Dokumen itu juga mengusulkan pembatasan obat-obatan reproduksi, termasuk mifepristone yang umum digunakan untuk prosedur aborsi dan penanganan keguguran.
Artikel Terkait
atuejf
lx815i