Fraksi Simalungun Madani Kritik Penurunan APBD 2026, Pemkab Diminta Bertindak Cepat
Fraksi Simalungun Madani DPRD Kabupaten Simalungun menyoroti penurunan belanja daerah pada Rancangan APBD 2026, sekaligus meminta pemerintah daerah mengambil langkah strategis untuk menjaga kepentingan publik.
Dibaca Juga : Lima Kursi Eselon IIB Kosong, Pemko Siantar Diterpa Isu Rangkap Jabatan
Sikap tersebut disampaikan juru bicara fraksi, Eko Yogi Satria Simanjuntak, dalam rapat paripurna pendapat akhir fraksi.
Dalam penyampaiannya, Eko Yogi menegaskan bahwa belanja daerah tahun anggaran 2026 diproyeksikan sebesar Rp2,42 triliun, mengalami penurunan akibat kebijakan efisiensi anggaran pemerintah pusat. Menurutnya, kondisi ini harus ditangani secara cepat dan terukur agar tidak menghambat pembangunan daerah.
Fraksi Simalungun Madani menyatakan telah mengikuti seluruh tahapan pembahasan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta melaksanakan rapat internal untuk merumuskan sikap objektif.
“Komitmen kami jelas, menghadirkan APBD yang berpihak pada masyarakat dan mendorong kemajuan Simalungun secara berkelanjutan,” ujarnya, Minggu (30/11/2025).
Menanggapi penurunan dana transfer pusat yang dinilai signifikan, Fraksi Simalungun Madani mendorong dua langkah utama:
Baca Juga:
1.Penguatan lobi anggaran ke pemerintah pusat, termasuk peningkatan kualitas perencanaan dan proposal Dana Alokasi Khusus (DAK) agar mampu bersaing secara nasional dan regional.
2.Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang realistis, tanpa menambah beban kepada masyarakat.
Menurut fraksi, kedua langkah tersebut diperlukan untuk menutup ruang fiskal yang semakin sempit akibat penurunan transfer pusat.
Penurunan anggaran pada Dinas Kesehatan juga mendapat perhatian serius karena berpotensi berdampak pada Penerima Bantuan Iuran (PBI) APBD, yang terkait langsung dengan program Universal Health Coverage (UHC).
Fraksi meminta pemerintah daerah segera mencari solusi agar masyarakat yang selama ini dicakup PBI APBD dapat dialihkan menjadi PBI Jaminan Kesehatan (PBI JK) dengan pembiayaan dari APBN, sehingga jaminan kesehatan warga tidak terganggu.
Dibaca Juga : Lima Kursi Eselon IIB Kosong, Pemko Siantar Diterpa Isu Rangkap Jabatan
Pada sektor infrastruktur, Fraksi Simalungun Madani menegaskan pentingnya pembangunan jalan sebagai bagian dari target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Fraksi menekankan bahwa penurunan APBD 2026 harus dijawab dengan langkah strategis, bukan sekadar penyesuaian anggaran.
Artikel Terkait
