Akademisi Siantar Desak Kopdes Merah Putih Buka Data Pengelolaan, Transparansi Jadi Tuntutan Utama
Akademisi Universitas Simalungun, Raja M Nainggolan, menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas sebagai fondasi utama keberlanjutan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih.
Dibaca Juga : Pertamina Ambil Langkah Cepat Usai Temukan Kontaminasi Air di Tangki Pertalite SPBU Deli Serdang
Kopdes Merah Putih diketahui akan menjalankan beragam usaha, mulai dari penyediaan LPG 3 kg, layanan simpan pinjam, logistik desa, agen pupuk, hingga gerai sembako.
Raja menyampaikan, transparansi dalam proses rantai pasok atau supply chain menjadi sangat krusial.
“Perlu dan sangat perlu dipastikan bagaimana proses supply chain-nya, siapa yang masuk, bagaimana proses pemilihan pemasoknya, Senin (27/10/2025).
Ia menjelaskan, tanpa proses yang transparan dan akuntabel, koperasi desa ini berpotensi menjadi ladang penyalahgunaan dan korupsi. Karena itu, pengawasan ketat dari masyarakat desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dinilai sangat diperlukan.
Raja juga menyoroti keterlibatan berbagai unsur pemerintah dalam program Kopdes Merah Putih yang masif ini, termasuk Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), TNI, dan Polri.
Baca Juga:
Ia menegaskan, meskipun inisiatif ini bersifat top-down, semangat koperasi sejatinya merupakan gerakan bottom-up. Karena itu, peran aktif masyarakat desa mutlak diperlukan dalam setiap tahapan.
“Pengawasan dari lembaga perwakilan rakyat seperti DPRD, DPD, dan DPR RI juga dianggap perlu mengingat skala program yang besar ini,” ucapnya.
Ia menambahkan, masyarakat sangat berharap Kopdes Merah Putih dapat memberikan efek trickle-down terhadap peningkatan kesejahteraan dan pemberdayaan desa.
Namun, Raja menilai tujuan itu hanya bisa terwujud apabila ada pemetaan kepentingan yang jelas, pembagian peran yang transparan, serta proses yang akuntabel.
Dibaca Juga : Lari Malam Tak Lagi Berbahaya, Simak Lima Tips Aman dan Efektif Ini!
“Jangan sampai Koperasi Merah Putih ini jadi top-down semata, tidak menciptakan perasaan memiliki kepada masyarakat desa yang seharusnya menjadi penerima manfaat langsung,” tuturnya.
Artikel Terkait
