Puan Maharani PDIP Segera Umumkan Sekjen Baru, Hasto Kristiyanto Digantikan
Ketua DPP PDI Perjuangan, Puan Maharani, menyampaikan partainya tengah menyiapkan sosok baru untuk mengisi posisi Sekretaris Jenderal (Sekjen) menggantikan Hasto Kristiyanto. Namun, Puan belum mengungkap siapa nama yang akan ditunjuk.
Dibaca Juga : Prabowo Instruksikan Bappisus Kawal Ketat Proyek Pembangunan Nasional
“Pasti akan ada kejutan. Jadi, ya tunggu saja kejutannya,” ujar Puan kepada wartawan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (11/8/2025).
Seperti diketahui, dalam struktur kepengurusan terbaru DPP PDIP periode 2025–2030 yang diumumkan pada Kongres VI PDIP di Badung, Bali, awal Agustus lalu, posisi Sekjen untuk sementara dirangkap oleh Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.
Sementara itu, Ketua DPP PDIP Bidang Otonomi Daerah, Ganjar Pranowo, menegaskan peran Megawati sebagai Sekjen bukanlah keputusan permanen.
“Yang jelas, tidak mungkin Ketua Umum merangkap jabatan ini secara permanen,” kata Ganjar.
Namun, ia juga enggan mengungkap siapa kandidat kuat untuk posisi tersebut. “Ditunggu saja waktunya,” ujarnya singkat.
Hasto Kristiyanto sebelumnya menjabat Sekjen PDIP sejak 2015 hingga berakhirnya kongres partai tahun ini. Namanya mencuat kembali usai ditetapkan sebagai terdakwa kasus suap terhadap eks Komisioner KPU Wahyu Setiawan.
Ia divonis 3,5 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta pada 25 Juli 2025. Hasto dinyatakan terbukti terlibat dalam pemberian suap terkait pengurusan pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR untuk mengangkat Harun Masiku menggantikan Nazarudin Kiemas yang telah wafat sebelum dilantik.
Meski divonis bersalah, Presiden Prabowo Subianto memberikan amnesti kepada Hasto pada 31 Juli 2025, bersama dengan 1.116 narapidana lainnya. Usulan amnesti ini disetujui DPR usai rapat konsultasi dengan Menkumham Supratman Andi Agtas dan Mensesneg Prasetyo Hadi.
Dibaca Juga : Rayakan HUT ke-80 RI, PLN Beri Diskon 50% Tambah Daya Listrik – Simak Cara Klaimnya!
“Termasuk Hasto Kristiyanto, telah diberikan amnesti,” ucap Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad dalam konferensi pers saat itu.






