DPR Komisi IX Soroti Fasilitas BLK Madina Pelatihan Kerja Masih Jauh dari Standar!

Anggota DPR Komisi IX yang membidangi Kesehatan dan Ketenagakerjaan, Sihar PH Sitorus, melakukan kunjungan kerja ke Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Balai Latihan Kerja (BLK) Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal (Madina), Rabu (11/6/2025).

Dibaca Juga : Resmi! Tijjani Reijnders, Gelandang Keturunan Indonesia, Gabung Manchester City

Kunjungan tersebut membawa harapan perbaikan fasilitas pelatihan yang dinilai belum memenuhi standar pelatihan umumnya. Tentu harapan Pemerintah Daerah Kabupaten Madina, Anggota Komisi IX DPR RI itu dapat memperhatikannya ke depan.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Ketenagakerjaan Madina, Akhmad Faizal S, menyampaikan apresiasi atas kepedulian anggota dewan terhadap tenaga kerja di Kabupaten Madina.

“Beliau telah melihat langsung kondisi gedung dan peralatan pelatihan yang kondisinya belum sesuai standar pelatihan, oleh sebab itu setelah berada di jakarta, kami berharap beliau khusus memperhatikan Daerah Madina, untuk menciptakan tenaga kerja yang handal dari Madina,” tuturnya.

Faizal menjelaskan, gedung yang digunakan UPTD BLK saat ini masih merupakan aset Dinas Pengairan Sumatera Utara.

“Kami sangat berharap dengan kunjungan beliau dapat menjadi perhatian agar kedepannya UPTD BLK untuk dapat diperbaiki gedung dan peralatan yang memenuhi standar,” ujarnya.

Baca Juga:

Kebakaran Hebat di Siantar Satu Rumah dan Dua Motor Ludes, Warga Selamat

Ia menambahkan, kunjungan tersebut menjadi jembatan kolaborasi antara BLK dengan Dunia Usaha/Dunia Industri (DUDI), serta program Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) dan Antar Kerja Antar Negara (AKAN).

Sihar Sitorus dalam pernyataannya menekankan pentingnya dukungan fasilitas pelatihan.

“Pelatihan vokasi harus terus didukung karena membuka lapangan kerja dan meningkatkan daya saing generasi muda,” ucapnya.

Dibaca Juga : Krisis Gaji Honorer di Simalungun Ratusan Pekerja Terancam Tak Dapat Upah Juli 2025

Tak hanya itu, Sihar juga menekankan pentingnya peningkatan fasilitas pelatihan dan dukungan anggaran dari pemerintah pusat agar BLK bisa berinovasi dan menghasilkan tenaga kerja berkualitas.