Bantuan Sarana Produksi dan Pemberdayaan Nelayan 2025
Pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus memperkuat komitmennya dalam meningkatkan kesejahteraan nelayan melalui program bantuan sarana produksi dan pemberdayaan nelayan pada tahun 2025. Dengan anggaran sebesar Rp6,22 triliun yang telah disetujui DPR RI, KKP menargetkan peningkatan produksi perikanan nasional hingga 24,58 juta ton serta peningkatan nilai tukar nelayan dalam kisaran 105–108 .
Program ini mencakup pemberian bantuan sarana dan prasarana perikanan, seperti perahu, mesin, jaring, dan alat tangkap lainnya, kepada kelompok-kelompok nelayan di berbagai daerah. Misalnya, di Kabupaten Kutai Barat, Dinas Perikanan setempat telah menyiapkan bantuan berupa perahu dan mesin, keramba, jaring apung, dan kolam terpal untuk meningkatkan produksi perikanan .
Selain itu, KKP juga fokus pada pemberdayaan nelayan melalui pelatihan budidaya, perawatan kapal, dan pengolahan hasil perikanan. Di Kabupaten Tangerang, misalnya, KKP memberikan pelatihan budidaya kerang hijau dan perbaikan kapal kepada nelayan yang terdampak pembangunan pagar laut .
Dengan berbagai program ini, pemerintah berharap dapat meningkatkan produktivitas sektor perikanan, memperkuat ketahanan pangan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah pesisir.
Baca juga : Banjir dan Longsor di India Timur Laut Tewaskan 34 Orang, Ribuan Dievakuasi
Pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan rencananya menyalurkan bantuan sarana produksi dan pemberdayaan bagi nelayan pada tahun 2025 antara lain 11.000 unit bantuan alat tangkap, 1.100 unit bantuan mesin kapal dan premi asuransi nelayan untuk 1 juta orang sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas nelayan di Indonesia.
Melalui program bantuan sarana produksi dan pemberdayaan ini, pemerintah berharap nelayan tidak hanya mampu meningkatkan hasil tangkap dan budidaya, tetapi juga memiliki daya saing yang lebih tinggi dalam menghadapi tantangan ekonomi maritim ke depan. Diharapkan pula, sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan kelompok nelayan terus terjalin demi mewujudkan sektor perikanan yang mandiri, berkelanjutan, dan menyejahterakan. Program ini menjadi salah satu langkah konkret untuk mendorong kemandirian ekonomi masyarakat pesisir di tahun 2025 dan seterusnya.
Baca Juga:
Artikel Terkait
