Kendala Dana dan Sosialisasi Pembentukan Koperasi Merah Putih di 27 Kelurahan Simalungun Tersendat

Rencana pembentukan Koperasi Merah Putih di 27 kelurahan di Kabupaten Simalungun masih terkendala regulasi. Sebab, tidak adanya dasar hukum yang mengatur pembentukan koperasi di tingkat kelurahan.

Dibaca Juga : Gaya Kepemimpinan Baru Bupati Toba dan Wabup Lebih Sapa Warga Langsung di Desa

“Instruksi menteri hanya menyebut desa. Untuk kelurahan, aturannya mengambang. Bupati harus segera mengeluarkan surat atau minimal Peraturan Bupati sebagai payung hukum,” ujar Relawan Pendamping Mandiri, M Adil Saragih, Kamis (8/5/2025).

Masalah selanjutnya adalah soal dana. Menurut Adil, kelurahan tidak memiliki dana untuk membuat Koperasi Merah Putih.

“Kami sangat mendukung pembentukan Koperasi Merah Putih. Dana kelurahan pun bukan kami yang kelola, jadi dananya dari mana?” ujar Adil yang merupakan warga Kelurahan Sondi Raya.\

Adil menyebut, tenggat waktu pembentukan koperasi hingga 12 Juli 2025 semakin menambah tekanan. “Butuh kepastian hukum dan anggaran, sementara tenggat waktu semakin dekat,” ucapnya.

Menanggapi hal tersebut, Deputi Bidang Kelembagaan dan Digitalisasi Koperasi Kementerian Koperasi dan UKM, Henra Saragih membenarkannya.

Baca Juga:

Kebakaran Hebat di Siantar Satu Rumah dan Dua Motor Ludes, Warga Selamat

Dibaca Juga : 111 Calon Haji Pematangsiantar Dilepas ke Medan, Doa dan Harapan Mengiringi Keberangkatan

“Kalau untuk kelurahan belum ada surat edaran untuk mengatur pembentukan koperasi termasuk soal pembiayaan,” kata Henra usai melakukan Sosialisasi Pembentukan Koperasi Merah Putih di Balai Harungguan Djabanten Damanik, Kamis (8/5/2025).

Pemerintah kabupaten berjanji akan mempercepat penyelesaian administrasi dan pendampingan agar koperasi segera berjalan. Namun, masyarakat meminta transparansi dan komitmen nyata agar program ini tidak sekadar wacana.

Dengan berbagai kendala yang masih ada, realisasi Koperasi Merah Putih di Simalungun masih menjadi tantangan. Masyarakat berharap tidak ada lagi penundaan agar program ini bisa segera memberikan dampak positif bagi perekonomian lokal.