Larang Praktik Diskriminasi di Sekolah, Wagub Sumut Minta Kesetaraan Pendidikan

Dalam peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2025, Wakil Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Surya menegaskan kembali pentingnya menjunjung tinggi hak setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan tanpa diskriminasi.

Hal itu disampaikannya saat memimpin upacara Hardiknas yang digelar di Lapangan Astaka, Deli Serdang, Jumat (2/5/2025) pagi.

Dalam sambutannya, Surya mengingatkan bahwa pendidikan adalah amanat konstitusi, yang tertuang secara jelas dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

“Sesuai amanat konstitusi, tidak boleh ada diskriminasi atas dasar agama, fisik, suku, bahasa, ekonomi, jenis kelamin, domisili dan sebab-sebab lain yang menyebabkan seseorang kehilangan kesempatan memperoleh pendidikan,” tegas Surya.

Pendidikan: Hak Asasi dan Hak Sipil

Mantan Bupati Asahan itu juga menyebut bahwa pendidikan adalah hak asasi manusia, yang tidak bisa ditawar, dan sudah semestinya diberikan kepada setiap insan sejak dini.

Hal ini sejalan dengan UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang menekankan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang bermutu.

Baca Juga:

Kepala Sekolah SMP Jaya Krama Belum Digaji Berbulan-Bulan, Disdik Deli Serdang Angkat Bicara

Baca Juga : Peringati Hari Kartini, Rico Waas Beri Pesan Inspiratif bagi Kaum Perempuan

“Pendidikan adalah hak asasi dan hak sipil yang melekat dalam diri setiap insan baik sebagai pribadi maupun warga negara,” ucapnya lantang.

Hardiknas Jadi Momentum Perbaikan Pendidikan NasionalMenurut Surya, peringatan Hardiknas bukan sekadar seremonial, tetapi harus menjadi momentum evaluasi, refleksi, dan komitmen bersama untuk memenuhi amanat konstitusi dalam dunia pendidikan.

“Momentum Hardiknas ini harus meningkatkan dedikasi, komitmen, dan semangat kita untuk memenuhi hak pendidikan seluruh masyarakat Indonesia, khususnya di Sumut,” katanya.

Sinergi Antar Pihak Sangat Diperlukan Surya juga menyoroti pentingnya kolaborasi antar elemen bangsa dalam menyukseskan dunia pendidikan.

Menurutnya, pemerintah tidak bisa bekerja sendiri karena adanya keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia.

“Diperlukan kerja sama semua pihak. Pemerintah, orang tua, masyarakat, dunia usaha, dan media massa harus bersinergi,” tuturnya.

Ia berharap, semangat Hardiknas 2025 dapat menjadi penguat solidaritas nasional untuk menjadikan pendidikan sebagai alat pemersatu bangsa dan pendorong kemajuan.*