Wali Kota Binjai dan Wabup Tapteng Ikuti Launching Indikator Indeks Pencegahan Korupsi
Wali Kota Binjai, Amir Hamzah didampingi Wakil Wali Kota Binjai, Hasanul Jihadi beserta jajaran mengikuti peluncuran Indikator Indeks Pencegahan Korupsi (IPK) Monitoring Center For Prevention (MCP) tahun 2025 yang diselenggarakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kegiatan ini diikuti melalui zoom meeting dari Binjai Command Centre, Rabu (5/3/2025) siang.
Selain itu, Wakil Bupati (Wabup) Tapanuli Tengah (Tapteng), Mahmud Efendi Lubis juga mengikuti secara virtual di Ruang rapat Garuda Kabupaten Tapteng.
Wabup Tapteng, Mahmud menyebut hasil dari kegiatan MCP ini pararel dengan kondisi di lapangan. Menurutnya, jangan sampai nilai MCP-nya tinggi tetapi masih banyak kekurangan yang terjadi, sehingga harus terus mengoptimalkan pencegahan korupsi.
Inspektur Jenderal Kemendagri, Sang Made Mahendra Jaya dalam pemaparannya menyebut sesuai data sejak tahun 2004, KPK paling banyak menangani kasus korupsi yang terjadi di pemerintahan daerah dengan angka 38 persen dan di Kabupaten/Kota 12 persen.
Sebelumnya, Ketua KPK, Setyo Budiyanto dalam kegiatan itu mengatakan pencegahan yang paling efektif adalah penindakan. Pencegahan itu sering dianggap sebagai hal yang sepele karena sifatnya hanya preventif bukan represif, tapi kalau sudah represif itu kesannya sudah gaungnya kemana-mana.
Peluncuran Indikator MCP tahun 2025 ini bertujuan untuk mempermudah pemantauan terhadap tingkat integritas serta upaya pencegahan tindak pidana korupsi di sektor pemerintahan, yang mencakup berbagai aspek seperti perencanaan anggaran, pelaksanaan proyek, serta pengawasan internal di setiap instansi pemerintahan.
Adapun pembicara dalam peluncuran IPK MCP KPK ini yakni Ketua KPK Setyo Budiyanto, Inspektur Jenderal Kemendagri Sang Made Mahendra Jaya, Deputi PPKD BPKP Raden Suhartono, Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK Didik Agung Widjanarko.
Baca Juga:
Survei Penilaian Integritas merupakan inisiatif KPK untuk mengukur tingkat integritas di lingkungan pemerintah daerah dan instansi lainnya. Hasil survei ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi Pemerintah Kota Binjai dalam meningkatkan upaya pencegahan korupsi dan memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan.
Dengan partisipasi aktif dalam kegiatan ini, Pemerintah Kota Binjai menunjukkan komitmennya untuk terus berbenah dan meningkatkan integritas aparatur sipil negara serta pelayanan publik. Langkah ini sejalan dengan upaya nasional dalam memberantas korupsi dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.
Baca juga : Polres Langkat Bagikan Takjil untuk Pengguna Jalan
Artikel Terkait
