Bulog Sumut Belum Ada Regulasi Resmi Distribusi Minyakita
Pimpinan Perum Bulog Kantor Wilayah Sumut, Budi Cahyanto, mengaku belum mendapat perintah resmi dari Presiden Prabowo untuk distribusi Minyakita.
“Belum diberikan penugasan untuk distribusi Minyakita. Tapi jika diberikan ke Bulog, masalah harga dan stok di pasaran mungkin dapat diselesaikan,” kata Budi melalui sambungan telepon, Minggu (23/2/2025).
Dia mengatakan, jika Bulog ditugaskan menjadi distributor 1 (D1) Minyakita, maka pemerintah dapat lebih mudah mengontrol. “Misalnya harga naik atau stoknya berkurang, pemerintah bisa langsung hubungi Bulog,” ucapnya.
Budi melanjutkan, saat ini Perum Bulog Kantor Wilayah Sumut masih menjadi distributor 2 (D2), sehingga permasalahan Minyakita belum maksimal.
“Sebelumnya Presiden Prabowo pernah mengatakan bahwa distribusi Minyakita melalui Bulog. Namun saat ini hanya beberapa provinsi saja yang D1, sementara Sumut masih D2,” ujarnya.
Masalah kesiapan, Budi memastikan pihaknya siap untuk melaksanakan distribusi Minyakita.
“Jika Bulog seluruh Indonesia D1, masalah Minyakita akan teratasi. Bulog Sumut saya katakan siap melakukannya karena memang sudah terbiasa dan tugasnya seperti itu,” tuturnya.
Baca Juga:
Budi menegaskan, jika Bulog Sumut menjadi D1 distribusi Minyakita, maka stok akan selalu ada di semua tempat dan harga sesuai dengan ketentuan pemerintah.
Hingga saat ini, masyarakat Sumatera Utara diimbau untuk tetap tenang dan bijak dalam menyikapi ketersediaan Minyakita. Sambil menunggu regulasi resmi dari pemerintah pusat, Bulog Sumut memastikan akan terus berkoordinasi dengan pihak terkait untuk menjaga stabilitas harga dan pasokan minyak goreng di pasaran.
Diharapkan, regulasi distribusi Minyakita segera diterbitkan agar penyaluran dapat berjalan optimal, terutama menjelang bulan Ramadan saat kebutuhan bahan pokok biasanya meningkat.
Baca juga : Jelang Ramadan, Peziarah Padati Makam di Belawan
Sementara itu, masyarakat diharapkan tidak melakukan pembelian secara berlebihan agar distribusi minyak goreng tetap merata dan mencukupi bagi semua kalangan.
Artikel Terkait
